blog counter

Hot News


Opini


    Pegadaian dan Unpad Gelar Literasi Percepatan Akses Keuangan Syariah Untuk UMKM

    • Sabtu, 24 Desember 2022 | 07:52:00 WIB
    • 0 Komentar


    Pegadaian dan Unpad Gelar Literasi Percepatan Akses Keuangan Syariah Untuk UMKM

    JuaraNews Bandung - Dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sesuai yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Presiden, edukasi dan literasi keuangan merupakan bagian dari upaya peningkatan inklusi keuangan.

     

    Guna mendukung pelaksanaan itu PT Pegadaian dan Unpad (Universitas Padjadjaran) gelar edukasi dan literasi dengan tema Percepatan akses keuangan syariah bagi pemuda  perempuan dan UMKM provinsi Jawa Barat, di Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jumat (23/12/2022).

     

    Acara yang dihadiri oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Elvi Rofiqotul Hidayah, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ir. Hendarmawan, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan  Keuangan, Kemenko Perekonomian Erdiriyo.

     

    Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Drs. Kusumana Hartaji M.M.l, Direktur Inovasi dan Korporasi Universitas Padjadjaran, Dr. Ir. Tomi Perdana S.P., M.M, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Ibu Yuke Septina, S.T,. M.S dan Pemimpin Kantor Wilayah PT Pegadaian Bandung Nuril Islamiah, Beserta jajaran Deputi Bisnis Area. 

     

    Diawali lantunan pantun " Dari Baleendah ke Cikapundung Banyak tempat yang membuat kita kagum Sungguh indah kota Bandung Karena diciptakan saat Tuhan tersenyum ".

     

    Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan bahwa Kota Bandung adalah rumah kedua karena saya sempat bertugas selama 4 tahun di kanwil X bandung dan saya ucapkan Selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan yang ada di ruangan ini baik yang telah menjadi Ibu ataupun calon Ibu. 

     

    "Berbicara mengenai peran dan potensi perempuan dalam perekonomian, tak dapat dipungkiri sangatlah krusial. Telah banyak perempuan yang telah berdaya dan menempati posisi sebagai pemimpin, namun tidak sedikit pula yang masih  kurang berdaya. Maka dari itu pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan termasuk  dalam lima isu prioritas Presiden Joko Widodo," ungkapannya.

     

    Seperti kita ketahui bersama, katanya, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Sebagai salah satu kekuatan fundamen perekonomian karena tingkat penyerapan tenaga kerja relatif tinggi dan memiliki prospek yang sangat baik di masa depan.

     

    "Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.

     

    Evi menambahkan, pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, UMKM harus diselamatkan dari keterpurukan. 

     

    "UMKM memegang peranan penting dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Saat ini yang dibutuhkan oleh UMKM adalah penyaluran kredit untuk mencukupi kebutuhan permodalan,"tambahnya.

     

    Sebagai informasi, bahwa Pegadaian yang telah berusia 120 tahun lebih terus melakukan pengembangan dan inovasi layanan dan tidak hanya fokus ke satu lini bisnis saja. Salah satu pengembangan ini adalah penyaluran produk KUR Syariah Pegadaian yang disalurkan pada lebih dari 4000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia sejak Juni 2022. 

     

    "Adapun besar KUR Syariah Pegadaian tercatat telah tersalurkan 570M melalui KUR Super Mikro dengan plafon pembiayaan 1 sampai dengan 10 juta Rupiah, dan saat ini ada rekening aktif nasabah KUR Pegadaian sebanyak 66.660. Ini adalah salah satu bukti bahwa Pegadaian sangat mendukung perkembangan dan kemajuan UMKM," tutupnya.

     

    Ditempat yang sama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Drs. Kusumana Hartaji M.M menyampaikan masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas resmi dan masih minimnya kesadaran terhadap kewajiban pajak. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Komisi III DPRD Jabar Bantah Kabar BIJB Akan Dijual ke Asing
    Peringati Imlek, Dago Smart Valley Bagi-bagi Angpao ke Calon Pembeli dan Pengunjung
    Peduli Masyarakat, PT PPA Gandeng PPSDM Geominerba Tingkatkan Kompeten SDM
    Investasi 2023 Ditarget Rp1400 Triliun, Syaratnya Stabilitas dan Pemimpin yang Kuat dan Tegas
    Libur Nataru 2023, PT KAI Daop 2 Bandung Layani Lebih Dari Satu Juta Pelanggan
    Berita Terdahulu

    Editorial


      iklan qposaja

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads