Datangi Kemenkumham, AHY Sampaikan Penolakan KLB Sumut
- 8 Maret 2021 | 16:12:00 WIB
Ketua Umum Partai Demokat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3/2021).
Ketua Umum Partai Demokat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3/2021).
SAAT ini Kondisi Satlinmas terkesan ala kadarnya kalau tidak mau dikatakan memprihatinkan.
JuaraNews, Bandung – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Barat mengaku telah membayarkan klaim lebih dari Rp 5 triliun pada tahun 2020. Nilai itu diberikan untuk 478 ribu klaim yang diajukan kepada BPJS Jawa Barat.
Demikiaun diungkapkan Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan Rita Damayati kepada wartawan di sela-sela Pelantikan dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jawa Barat di Hotel Horison, Bandung, Rabu (27/1/2021).
Menurut Rita, dana untuk membayar klaim yang ada di BPJS bersifat liquid dan siap dicairkan kapan pun. Ia menambahkan, dari klaim yang diberikan itu, sebesar Rp 280 miliar diberikan untuk klaimn jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan untuk kematian, katanya, diberikan sebesar Rp 205 dengan jumlah kasus sebanyak 3.648 klaim. Sedangkan untuk program pensiun sebanyak Rp 78 miliar untuk 1.000 lebih kasus.
Rita menambahkan, Kabupaten Bekasi dan Karawang merupakan daerah yang paling banyak mengajukan klaim. Dua daerah tersebut, katanya, memang daerah industri sehingga banyak kasus klaim yang diajukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Rita juga mengatakan, saat ini kepesertaan BPJS Ketenagaan kerjaan baru diikuti sebanyak 10 persen dari buruh formal ataupun buruh informal. Rita mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam kepesertaan BPJS ini karena memberikan manfaat yang besar. “Dan padahal iurannya pun cukup ringan, hanya Rp 16.800 per bulan per buruh, namun terkadang angka itu terasa berat,” kata Rita.
Ia juga mengajak pengusaha untuk mengikutsertakan keanggotaan BPJS bagi karyawannya. Pengusaha, katanya, perlu mendorong keikutsertaan buruh atau pekerjanya untuk mendapatkan manfaat. “Kita tak mengharapkan adanya kecelakaan kerja, namun keikutsertaan BPJS ini memberi manfaat bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri,” katanya. (*)
Oleh: ude gunadi / ude
BUMD memiliki peran strategis di tengah pandemi Covid-19. Dengan inovasi dan kolaborasi, BUMD dapat mendorong pemulihan Selengkapnya..
Komisi XI DPR RI usulkan agar pabrik-pabrik rokok berskala besar untuk melirik peluang investasi di industri Hasil Pengolahan Tembakau dan Lainnya Selengkapnya..
Memasuki tahun 2021 ini, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau tampak melesat Selengkapnya..
SERIKAT Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah segera menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas Selengkapnya..
Sebanyak 35 persen penerima manfaat Kartu Prakerja yang pada bulan Februari 2020 masih menganggur, kini telah berhasil mendapatkan pekerjaan atau Selengkapnya..
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 resmi dihelat pada Rabu, 9 Desember 2020 ini.
😷 Positif:
😊 Sembuh:
😭 Meninggal:
Sebanyak 35 persen penerima manfaat Kartu Prakerja yang pada bulan Februari 2020 masih menganggur, kini telah berhasil mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.