JuaraNews, Indramayu – Warga Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu kembali mempertanyakan kejelasan pembangunan kantor Koperasi Merah Putih yang hingga kini tak kunjung memiliki lahan. Persoalan itu muncul dalam dialog rakyat bersama Anggota DPRD Jawa Barat, Hj. Ratnawati.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan bahwa lahan desa yang tersedia berada di dekat makam dan dinilai kurang ideal untuk pembangunan kantor. Sementara lahan BBWS yang sebelumnya kosong kini sudah berubah menjadi kolam sehingga tak bisa dimanfaatkan lagi
Baca Juga:Keluhan Insentif RT Mengemuka dalam Dialog Rakyat DPRD Jabar di Jatibarang
“Koperasi Merah Putih ini ingin membangun kantor, tapi lahannya belum ada. Mereka berharap bisa memakai lahan BBWS, tetapi kondisinya sekarang sudah tidak memungkinkan,” kata Hj. Ratnawati, Sabtu (6/12/2025) lalu.
Ratnawati memastikan telah diminta membantu mendorong penyelesaian masalah itu. Ia menyebut aspirasi ini akan coba disampaikan melalui jalur politik di tingkat pusat
“Mudah-mudahan aspirasi ini bisa dibawa oleh suami saya, Pak Herman Heron, yang sekarang duduk di DPR RI,” ujarnya.
Baca Juga:Saeful Bachri: Dukung Program Koperasi Merah Putih, Tekankan Penguatan SDM
Dalam kesempatan itu, Hj. Ratnawati juga mengungkapkan alasannya kembali turun ke Jatibarang Baru. Ia mengaku prihatin karena aspirasi dari desa tersebut tidak masuk pada tahun 2026.
“Saya tuh sempat ngenes. Tahun 2026 itu aspirasi saya tidak masuk ke Jatibarang. Yang masuk hanya SMK Hargolis, SMK Karangampel, dan SMK-SMA Talun. Makanya saya kembali ke sini untuk memastikan apa yang paling dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Ratnawati memastikan seluruh keluhan warga akan dibawa ke DPRD Jawa Barat dan dibahas bersama komisi terkait.
Baca Juga: Saeful Bachri Minta Pemda di Jabar Perkuat Koperasi Merah Putih untuk Jadi ‘Bulog Mini’ Petani
“Kami juga punya rapat fraksi rutin, jadi masalah seperti ini bisa kami dorong bersama,” ucapnya
Ia menyebut masih memiliki ruang tambahan untuk memperjuangkan penyelesaian lahan koperasi tersebut.
“Kalau hibah provinsi tidak bisa, saya masih bisa colek suami saya di DPR RI,” tutupnya. (Bas)
