JuaraNews, Bandung – Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono ikut menyikapi polemik Keramba Jaring Apung (KJA) lobster di Kabupaten Pangandaran.
Ono Surono menyebut persoalan KJA lobster yang terjadi di Pangandaran. Hal itu berkaitan dengan praktik penjualan ilegal benih lobster yang hingga kini belum terselesaikan.
Baca Juga: Kejari dan Polda Jabar Tangani Polemik PT BDS BUMD Kabupaten Bandung
“Dulu pemerintah melalui Kementerian Kelautan sempat melakukan pelarangan. Namun faktanya tidak berjalan karena nelayan masih butuh makan, sehingga banyak terjadi konflik di lapangan,” kata Ono Surono Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, pemerintah sempat menghadirkan kebijakan baru berupa pembesaran lobster oleh swasta dengan melibatkan masyarakat.
Tetapi, tegas Ono, prakteknya hanya akal-akalan untuk mendapatkan kuota ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Kemudian akhirnya juga menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan dalam lingkaran kasus korupsi.
“Sehingga, hal mendasar yang perlu di pikirkan adalah bagaimana kebijakan itu ujungnya memperhatikan kesejahteraan nelayan,” kata Ono.
“Permasalahan lobster ini harus di dudukkan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah harus hadir,” tambahnya.
Ono juga mengapresiasi langkah Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menaruh perhatian terhadap isu tersebut melalui riset di bidang perikanan.
Baca Juga:Tanggapi Polemik Studi Tour, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sampaikan Usulan Field Trip
“Unpad harus di apresiasi karena mau melakukan penelitian yang hasilnya bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Semua pihak sebaiknya menahan diri dan memberi kesempatan kepada Unpad untuk melakukan penelitian,” katanya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menambahkan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus melibatkan akademisi dalam setiap perencanaan dan penyelesaian konflik.
Riset Unpad
Bahkan Ono sangat mendukung hasil riset Unpad tersebut bisa di implementasikan di daerah pesisir lainnya di Jawa Barat, sehingga manfaatnya akan terasa oleh semua nelayan.
“Banyak kepentingan dalam kebijakan lobster ini. Tidak menutup kemungkinan, ada juga pihak yang berharap BBL itu terus dijual secara ilegal, karena untungnya pasti sangat besar daripada dijual secara legal. Maka, bila ada kepentingan yang saling bertolak belakang, yang bisa menjadi penengah adalah akademisi. Pemprov dan pemkab harus duduk bersama dengan akademisi untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Polemik di Pangandaran semakin memanas setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak KJA dengan alasan dapat mengganggu kegiatan pariwisata lantaran lokasi ini adalah jantung penggerak urat nadi perekonomian.
Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh kepada warga Pangandaran yang menentang keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur.
Ia menilai keberadaan KJA mengganggu kegiatan nelayan dan menghambat pariwisata daerah.
Baca Juga: Aktivis Neni Nur Hayati Alami Doxing, Akun Resmi Pemprov Jabar Diduga Ikut Terlibat
Pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi itu di sampaikan saat video call dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat deklarasi masyarakat menolak KJA yang digelar di Susi Air Beach Strip Pangandaran, Rabu (13/8/2025). (Bas)
