JuaraNews, Karawang – Ketua Fraksi Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Hj. Ratnawati, mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, kinerja BUMD, serta iklim investasi di Jawa Barat.
Ratnawati menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja bersama Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat di Kantor Samsat Kabupaten Karawang.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan aspek regulasi, pengelolaan BUMD, investasi, dan pembangunan daerah agar berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Hj Ratnawati Dorong PT Jasa Medivest Jadi BUMD Mandiri yang Profesional
Perkuat Regulasi dan Investasi Jabar
Ratnawati menilai sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
“Penguatan tata kelola pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri. Aspek regulasi, pengelolaan BUMD, investasi, dan pembangunan harus saling terhubung agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ratnawati.
Menurutnya, BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah. Karena itu, optimalisasi kinerja BUMD perlu berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan pengawasan.
Baca Juga: Komisi III DPRD Jabar Perkuat Tata Kelola BUMD dan Aset Daerah
Ratnawati juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Jawa Barat. Investasi, kata dia, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi harus kita dorong, tetapi tetap dengan tata kelola yang baik, kepastian regulasi, dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Jangan sampai investasi hanya mengejar pertumbuhan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara luas,” katanya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, perangkat daerah, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat.
“Tujuan akhirnya tentu kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Karena itu, setiap program pembangunan harus kita kawal agar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang nyata,” pungkas Ratnawati. (dsp)
