JuaraNews, Jakarta – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Upaya tersebut dilakukan Komisi III melalui kunjungan kerja strategis ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Dalam kunjungan itu, Anggota Komisi III DPRD Jabar Hj. Ratnawati bersama pimpinan dan anggota Komisi III berdiskusi langsung dengan jajaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Baca Juga: Pastikan Legalitas, Pansus XVII DPRD Jabar Konsultasi Pinjaman Daerah ke Kemendagri
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri RI H. Yudia Ramli bersama jajaran pejabat struktural Ditjen Bina Keuangan Daerah menerima rombongan Komisi III DPRD Jabar.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Komisi III untuk memperdalam pemahaman dan menyamakan langkah dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Barang Milik Daerah (BMD).
Komisi III menilai ketiga aspek tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan aset, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Ratnawati Tinjau Aset PT Agronesia BMC, Dorong Optimalisasi untuk Tingkatkan PAD
Dalam konsultasi itu, Komisi III DPRD Jabar mendorong pengelolaan BUMD dan aset daerah secara profesional dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan manfaat aset dan perusahaan daerah bagi pembangunan serta masyarakat Jawa Barat.
Komisi III memandang kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda koordinasi. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan publik.
“Kami di Komisi III terus memperkuat pengawasan, terutama terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hasil konsultasi ini menjadi bahan bagi kami untuk mendorong tata kelola BUMD, BLUD, dan BMD yang lebih tertib, efektif, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,” kata Ratnawati. (dsp)
