banner 500x188

630 TPS Gunakan Sistem Digital, DPRD Jabar Dorong Simulasi Pilkades Subang

Komisi I DPRD Jabar mengevaluasi kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Elektronik atau Digital (Pilkades Digital) di Kabupaten Subang.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Edi Askari. (Foto: Humas DPRD Jabar)

JuaraNews, Subang – Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Elektronik atau Digital (Pilkades Digital) di Kabupaten Subang.

Komisi I melakukan evaluasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Subang, Selasa (10/11/2026). Evaluasi tersebut untuk memastikan Pilkades Digital berjalan aman, transparan, dan siap diterapkan di tingkat desa.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Edi Askari menjelaskan, sebanyak 165 desa yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Subang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada 6 Desember 2026 mendatang.

Semula, pemerintah daerah merencanakan pemungutan suara dengan sistem kombinasi manual dan digital. Namun, perkembangan terbaru mengarahkan seluruh 630 tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan sistem elektronik atau digital.

“Awalnya 3 desa melaksanakan Pilkades secara full dengan sistem digital, dan sisanya satu desa satu TPS digital. Tetapi kini diarahkan seluruh TPS melaksanakan Pilkades secara digital. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” jelas Edi Askari.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Apresiasi Simulasi Evakuasi Mandiri di Rusunawa Cingised

Simulasi Digital Cegah Kebingungan Pemilih

Edi Askari menilai waktu pelaksanaan Pilkades yang semakin dekat menuntut sosialisasi tata cara pemungutan suara digital lebih masif. Masyarakat perlu memahami setiap tahapan agar proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa kebingungan.

Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara dengan baik, lancar, dan tanpa kebingungan.

“Hasil evaluasi kita pada pelaksanaan Pilkades Digital sebelumnya, masyarakat masih banyak yang belum memahami sehingga di bilik suara masih banyak yang kebingungan,” ucapnya.

Baca Juga: Komisi I DPRD Jabar Dorong Pilkades Digital 2026 Tak Sekadar Ubah Cara Memilih

Menurutnya, sosialisasi tidak cukup melalui penyampaian informasi secara lisan maupun media sosial. Pemerintah juga perlu menggelar simulasi dan praktik langsung agar masyarakat memahami penggunaan perangkat pemungutan suara digital.

Dengan demikian, calon pemilih dapat mengetahui secara langsung bagaimana menggunakan perangkat pemungutan suara digital, mulai dari tahapan awal hingga proses pemberian suara selesai.

“Jangan sampai pada hari pelaksanaan masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara penggunaan alat pemungutan suara digital. Karena itu, sosialisasi dan simulasi harus berjalan secara optimal sebelum hari pencoblosan,” tandasnya. (dsp)