JuaraNews,Bandung– Gugatan dua pengurus Kadin daerah di Jawa Barat, yakni Ketua Kadin Kabupaten Indramayu dan Ketua Kadin Kabupaten Garut, dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Atas putusan tersebut, kuasa hukum kedua penggugat, Roy Sianipar, S.H., M.H menyatakan akan mengajukan banding. Roy menegaskan bahwa belum ada pihak yang memenangkan sengketa tersebut.
“Jangan euforia dulu seolah dan diframing sudah memenangkan perkara karena putusannya bukan TOLAK tapi NO, jadi terlalu dini apabila ada pihak pihak yang mengaku menang karena putusannya juga belum mengadili materi perkara. Hendaknya dipahami bahwa ini baru putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) masih tersedia upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan Kembali,” ujar Roy dikutip, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:GPS Desak Kadin Tak Sertakan Almer sebagai Calon Ketum dalam Musprov
Roy secara gamblang menjelaskan bahwa putusan PN Jakarta Selatan tersebut merupakan putusan NO. Menurutnya, dari puluhan eksepsi yang diajukan para tergugat, hanya eksepsi Kadin Indonesia (T1, T3, T4, T5) yang dikabulkan. Sementara itu, eksepsi yang diajukan para tergugat lainnya, termasuk Tergugat VII, Almer Faiq Rusidy, tidak dikabulkan.
“Hal ini teehadi karena sejak awal kami sudah menolak dan menyatakan rekan sejawat kami yang menjadi kuasa hukum tergugat VII yaitu Saudara Almer tidak berhak mewakili dalam persidangan perkara ini karena surat kuasanya adalah kuasa pribadi bukan selaku ketua Kadin Provinsi Jawa Barat,” kata Roy.
Roy melanjutkan, terkait putusan NO tersebut, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan sesuai asas hukum yang berlaku. Meski demikian, setelah membaca dan mempelajarinya, Roy menyimpulkan bahwa pihaknya harus mengajukan banding.
“Karena menurut kami putusan ini sangat aneh dan rapuh karena dalam pertimbangan hukumnya sangat dangkal, subjektif, dan disusun dengan argumentasi yang tidak memadai menurut hukum,” tegasnya.
Baca Juga:Pegadaian Kanwil X Jawa Barat Gandeng Kadin dan HIPMI Perkuat Sinergi Bisnis
Oleh karena itu, Roy meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menyatakan bahwa Muprov yang diselenggarakan di Kota Bogor dan menghasilkan Tergugat VII, yakni Almer Faiq Rusidy, telah sah menurut hukum.
“Karena pertempuran belum final sehingga jangan dulu menyatakan Muprov yang diselenggarakan di Kota Bogor yang menghasilkan Tergugat VII yaitu Saudara Almer sudah sah menurut hukum, tunggu putusan sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” ujar Roy.
Roy menambahkan, selama persidangan terungkap berbagai fakta yang tak terbantahkan, baik melalui bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi dan ahli. Karena itu, pihaknya akan kembali menguji berbagai fakta tersebut melalui upaya-upaya hukum lanjutan.
Untuk diketahui, terdapat dua pelaksanaan Muprov pada 24 September 2025, yakni Muprov di Bogor yang menghasilkan Almer Faiq Rusydi dan Muprov Preanger di Bandung yang memilih Nizar Sungkar.
Baca Juga:Saeful Bachri Dorong Petani Kakao Bandung Naik Kelas Lewat Studi Banding ke BRMP Sukabumi
Belakangan, pelaksanaan Muprov Bogor digugat oleh dua pengurus Kadin daerah, yakni dari Kabupaten Garut dan Indramayu, ke PN Jakarta Selatan karena dianggap melanggar AD/ART organisasi.
Kronologi Gugatan
Seperti diberitakan sebelumnya, gugatan terhadap pelaksanaan Muprov Bogor yang memilih Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat muncul lantaran kegiatan tersebut dianggap menabrak aturan organisasi.
“Tidak sesuai dengan AD/ART Kadin,” kata Roy.
Padahal, menurut Roy, sebelumnya pihak Kadin pusat menjanjikan akan mempertemukan Almer dengan Nizar untuk mengakhiri kemelut dualisme Kadin Jabar.
Namun, alih-alih mendamaikan dua kubu yang bertentangan, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie justru berpihak dan melantik Almer di Cirebon pada 27 November 2025 lalu.
Baca Juga:Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Resmi Bercerai
Kecewa dengan keputusan Kadin Indonesia, Kadinda se-Jawa Barat yang diwakili Ketua Kadinda Kabupaten Garut dan Ketua Kadinda Kabupaten Indramayu kemudian melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Selatan.
Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL tersebut, pihak-pihak yang digugat antara lain Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Bidang Organisasi Taufan, Wakil Ketua Widiyanto Daputro, dan Wakil Ketua Erwin Aksa. (*Bas)
