JuaraNews, Bandung – Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri mendorong akurasi pendataan ekonomi masyarakat agar kebijakan pemerintah, termasuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.
Selain itu, meminta masyarakat tidak panik atau berprasangka negatif terhadap penetapan desil dan pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Baca Juga:Data Tak Sesuai Kondisi Riil, A Yamin Soroti Penentuan Desil Penerima Bantuan
Menurut, Saeful penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemutakhiran data ekonomi daerahaan UMKM, lebih tepat sasaran.
Untuk itu, legislator Demokrat ini meminta masyarakat tidak panik atau berprasangka negatif terhadap penetapan desil dan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang belakangan menjadi perhatian warga dalam agenda reses.
Menurut Saeful, penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemutakhiran data ekonomi daerah tetap penting untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat dan aktivitas usaha.
Baca Juga:Saeful Bachri Ajak Pelaku Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Ia menilai data ekonomi yang akurat diperlukan karena perubahan profesi masyarakat, termasuk peralihan ke sektor informal, belum selalu tercermin dalam data statistik. Karena itu, Sensus Ekonomi juga penting untuk memverifikasi keberadaan dan aktivitas unit usaha, termasuk UMKM.
Saeful juga menepis kekhawatiran bahwa pendataan ekonomi otomatis berujung pada penarikan pajak terhadap usaha kecil. Ia meminta masyarakat memahami bahwa kewajiban perpajakan memiliki ketentuan dan batasan sesuai regulasi yang berlaku.
“Masyarakat tidak perlu cemas akan langsung dipajaki setelah didata. Aturan perpajakan kita ada batasnya,” ujar Saeful.
Baca Juga:Program MBG Dongkrak Ekonomi Desa, Saeful Bachri Minta Warga Aktif di Rantai Pasok
Ia berharap pendataan yang lebih presisi dapat membantu Pemprov Jabar dan pemerintah pusat menyusun kebijakan ekonomi secara tepat sasaran, sekaligus memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan UMKM diterima masyarakat yang membutuhkan. (*)
