JuaraNews, Bandung – Rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun yang disiapkan Pemprov Jawa Barat kini menjadi perhatian serius DPRD Jabar.
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menyebut pinjaman tersebut menjadi salah satu opsi yang sulit dihindari untuk menutup potensi defisit fiskal sekaligus menjaga program prioritas pemerintah tetap berjalan.
Buky mengatakan, rencana pinjaman daerah saat ini masih dalam pembahasan intensif antara Pemprov Jabar dan DPRD. Secara resmi, skema tersebut telah disampaikan dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Menurutnya, potensi defisit menjadi salah satu alasan utama munculnya opsi pinjaman tersebut. Kondisi itu juga diperkuat hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga: Gubernur KDM Tetap Larang Studi Tour Meski Diprotes Pelaku Pariwisata
“Memang pinjaman daerah tidak bisa dihindari. Dari konsultasi Kemendagri juga, ada potensi defisit,” kata Buky, Jumat (4/9/2026).
Buky menjelaskan, Pemprov Jabar telah memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi fiskal perlu mendapat perhatian. Salah satunya berkaitan dengan transfer ke daerah yang tersendat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum sepenuhnya mengalir dari pemerintah pusat.
Pada saat yang sama, Pemprov Jabar tetap dituntut menjalankan berbagai program prioritas. Salah satunya melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.
Buky menyebut salah satu alternatif sebenarnya adalah menerapkan skema multiyears pada sejumlah proyek infrastruktur. Namun, konsekuensinya pembangunan tersebut berpotensi membutuhkan waktu lebih lama sebelum manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Baca Juga: DPRD Jabar Soroti Rencana Pinjaman Rp2 Triliun: Muhamad Romli Ingatkan Risiko Finansial
“Sehingga kalau program-program prioritas tak ingin terganggu maka jalan keluarnya adalah pinjaman daerah,” ujarnya.
Buky menilai pinjaman daerah bukan sesuatu yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut dia, perhatian publik lebih besar karena nilai pinjaman yang direncanakan kali ini cukup signifikan.
“Karena tiba-tiba angkanya besar, jadi ya terkaget-kaget. Padahal kalau dirunut, itu sesuatu yang wajar dilakukan,” katanya.
Meski demikian, Buky mengingatkan Pemprov Jabar agar tidak menjadikan pinjaman sebagai satu-satunya solusi menghadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah, kata dia, tetap harus agresif menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Baca Juga: 9 Fraksi DPRD Jabar Tekankan Prioritas Rakyat dalam Perubahan APBD 2025
Terlebih, pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor menghadapi tantangan seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik yang berdampak terhadap penerimaan dari sektor tersebut.
Buky pun mendorong Pemprov Jabar mengoptimalkan aset milik daerah yang selama ini belum produktif. Pendataan dan pengelolaan aset harus dilakukan agar bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan sampai ada aset ‘tidur’. Itu perlu didata ulang dan dioptimalkan untuk PAD,” tegasnya. (dsp)
