banner 500x188

Ratnawati Tekankan Sinergi DPRD-Pemprov Jabar Kunci APBD 2027 Berkualitas

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati. (Foto: istimewa)

JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/8/2026).

Rapat tersebut membahas agenda Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Barat dan DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga: HUT ke-80 Bhayangkara, Menko AHY Tekankan Sinergi Polri untuk Dukung Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen KUA-PPAS akan menjadi pedoman dalam menetapkan arah pembangunan daerah, menentukan program prioritas, serta menyusun alokasi anggaran yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ratnawati menegaskan, pembahasan KUA-PPAS tidak sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara terbuka, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kesepakatan ini diharapkan menjadi pijakan untuk menghadirkan program-program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat,” ujarnya.

Baca Juga: Kawal Proyek Pemprov, Jenal Aripin Tekankan Peran Aktif Masyarakat Rawamerta

Menurutnya, setiap kebijakan yang tertuang dalam APBD 2027 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan, penguatan pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan yang merata di berbagai daerah.

Ia berharap proses penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kepentingan publik, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya Jawa Barat yang semakin maju, unggul, dan berdaya saing.

Ratnawati optimistis, melalui kolaborasi yang solid antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat. (dsp)