JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Ratnawati memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui kunjungan kerja ke UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Dago, Kota Bandung.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Barat untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan optimal sekaligus mendukung pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Dalam kunjungan itu, Hj. Ratnawati bersama perwakilan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengelolaan kawasan Tahura Dago. Kegiatan turut dihadiri Kepala UPTD Tahura Dago beserta jajaran.
Baca Juga: Pocari Sweat Run 2025 Kembali Digelar di Bandung, Ini Detailnya
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam peninjauan, mulai dari pengelolaan kawasan konservasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati hingga berbagai program pelestarian lingkungan yang dijalankan di kawasan tersebut.
Menurut Ratnawati, pengelolaan kawasan hutan dan konservasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, sinergi antara DPRD Jawa Barat dan pengelola Tahura perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan kebijakan pelestarian lingkungan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Baca Juga: Pemkot Bandung Angkut Sampah di Eks TPA Dago, Kerahkan 8 Armada Pengangkut
“Kita ingin memastikan pengelolaan kawasan konservasi terus berjalan dengan baik, termasuk dalam menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan,” ujar Ratnawati. Selasa (4/8/2026).
Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan di Jawa Barat. Upaya tersebut dinilai penting agar kawasan konservasi tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, baik saat ini maupun oleh generasi mendatang.
“Menjaga alam bukan hanya sebuah tanggung jawab, tetapi juga warisan terbaik untuk masa depan,” katanya.
Baca Juga: Hompim Play Jadi Magnet Baru Wisata Keluarga di Dago Pakar
Ratnawati menegaskan, pelestarian lingkungan membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga legislatif, pengelola kawasan, serta masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan di Jawa Barat diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. (dsp)
