JuaraNews, Bandung – DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi dan komunikasi dalam menyusun kebijakan fiskal guna menghadapi potensi defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5,7 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan, setiap kebijakan strategis, termasuk pergeseran anggaran, harus melibatkan DPRD sebagai mitra pemerintah yang memiliki fungsi penganggaran.
Hal tersebut disampaikan Ono Surono usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat. Menurutnya, koordinasi yang baik akan menciptakan pengelolaan APBD yang lebih transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Wilayah Timur Jabar Siap Jadi Pusat Ekonomi Baru, DPRD Dorong Akselerasi Infrastruktur dan Pertanian
“DPRD Jawa Barat mencatat bahwa telah terjadi beberapa kali pergeseran APBD tanpa penyampaian hasil pergeseran kepada DPRD Jawa Barat. Ke depan, mekanisme tersebut diharapkan dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih intensif antara Gubernur Jabar, TAPD, dan DPRD Jawa Barat,” ujar Ono Rabu (1/7/2026).
Selain memperkuat koordinasi, DPRD Jabar juga meminta pemerintah daerah melakukan penghitungan secara cermat terhadap seluruh komponen pendapatan, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), hingga potensi penerimaan pajak daerah.
Menurut Ono, langkah tersebut menjadi kunci untuk menghasilkan proyeksi fiskal yang lebih akurat, sehingga strategi penanganan potensi defisit dapat disusun secara tepat tanpa mengganggu keberlanjutan program-program prioritas bagi masyarakat.
Baca Juga: Lewat Diskusi Akhir Tahun Ono Surono Soroti Arah Kebijakan Pendidikan
DPRD juga mendorong optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Ono, upaya tersebut lebih tepat dibandingkan menambah beban masyarakat melalui pajak atau retribusi baru.
Sebagai penutup, Ono menegaskan bahwa seluruh kebijakan dalam menghadapi tantangan fiskal harus disusun berdasarkan data yang valid dan komprehensif.
“DPRD Jawa Barat menginginkan seluruh keputusan mengenai penanganan defisit didasarkan pada data yang komprehensif. Dengan demikian dapat dipertimbangkan secara objektif apakah defisit akan ditutup melalui efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian terhadap program-program pemerintah daerah sesuai kemampuan fiskal,” pungkasnya. (dsp)
