JuaraNews, Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar agenda formal tahunan.
Melalui 83 rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, legislatif ingin memastikan arah pembangunan daerah lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat dan pemerataan kesejahteraan.
Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jawa Barat, Hasim Adnan, dalam rapat paripurna di Kota Bandung, Senin (11/5/2026).
Dalam pemaparannya, DPRD menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mulai dari persoalan kesehatan ibu dan anak, stunting, infrastruktur wilayah, ketenagakerjaan, hingga isu lingkungan hidup.
Baca Juga: Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025
Menurut Hasim, sektor pembangunan manusia menjadi perhatian utama DPRD karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Angka kematian ibu melahirkan dan kematian balita dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” ujar Hasim.
Selain kesehatan, DPRD juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya merata. Meski capaian pemantapan jalan menunjukkan perkembangan positif, konektivitas antarwilayah masih perlu diperkuat agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu.
Di bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi, pelatihan kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, hingga kemitraan dengan industri disebut menjadi langkah penting untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Barat.
Baca Juga: DPRD Jabar Evaluasi LKPJ 2025, Dorong Arah Kebijakan Berbasis Pemberdayaan
Tak kalah penting, isu lingkungan hidup juga mendapat sorotan tajam. DPRD menilai pengelolaan sampah serta kualitas air dan udara masih memerlukan penanganan yang lebih serius dan terintegrasi. Bahkan, alokasi anggaran sektor lingkungan yang hanya sekitar 0,4 persen dinilai perlu dievaluasi.
“Dengan memperhatikan berbagai capaian dan tantangan tersebut, DPRD Jawa Barat memandang bahwa pembangunan Jawa Barat ke depan perlu lebih serius diarahkan pada penguatan kualitas kebijakan dan program yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal, terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” katanya.
DPRD juga meminta agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan administratif semata. Pemerintah daerah diminta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang jelas agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Kami menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat, serta mendorong penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas dan sistematis,” tegasnya.
Baca Juga: Komisi II DPRD Jabar Perkuat Pengawasan Program ASRI, Dorong Percepatan Penurunan Stunting
Lebih lanjut, DPRD Jawa Barat memandang evaluasi LKPJ 2025 harus menjadi momentum koreksi arah pembangunan daerah agar kebijakan yang disusun ke depan benar-benar berorientasi pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Karena itu, DPRD meminta Gubernur Jawa Barat membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan demi perbaikan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
Menutup penyampaiannya, Hasim Adnan mengutip sebuah hadis tentang pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Ia berharap kepemimpinan Jawa Barat ke depan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
“Kita berharap, kepemimpinan KDM ke depan bisa lebih baik lagi. Sehingga bisa benar-benar mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” pungkasnya. (dsp)
