JuaraNews, Bandung – Ketimpangan distribusi air antara kebutuhan rumah tangga dan irigasi pertanian memicu sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati.
Ia menilai pengelolaan air yang berjalan saat ini belum menghadirkan keadilan distribusi, karena lebih mengutamakan kebutuhan kawasan perkotaan dan sektor domestik, sementara petani di wilayah hilir justru terus menghadapi keterbatasan pasokan air.
Saat melakukan kunjungan kerja di Desa Bangkaloa Ilir, Kecamatan Bangodua, Ratnawati secara terbuka mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih pengelolaan PDAM dari kabupaten dan kota, Minggu (8/2/2026).
Simak Juga: Ratnawati Ungkap Lima Masalah Krusial Pertanian Jawa Barat
Distribusi Air Tak Seimbang dari Hulu ke Hilir
Ratnawati mengungkapkan praktik ego wilayah dalam pengelolaan sumber air dari hulu hingga hilir. Ia mencontohkan daerah hulu seperti Kuningan yang mengalirkan sebagian besar airnya untuk kebutuhan PDAM perkotaan.
Kondisi itu membuat petani di wilayah hilir, terutama Indramayu, terus menghadapi krisis air saat musim tanam.
“PDAM di wilayah hulu mengambil lebih dari 50 persen debit air. Akibatnya, aliran sungai untuk sawah menyusut drastis. Kami di Fraksi Demokrat mendukung pengelolaan PDAM pada skala provinsi agar distribusi air terintegrasi dan adil bagi petani,” tegas Ratnawati yang duduk di Komisi III DPRD Jawa Barat.
Simak Juga: Pemerataan Tenaga Pendidik Jadi Sorotan Komisi V DPRD Jawa Barat
Ia menekankan pentingnya langkah tersebut karena Indramayu memegang peran vital sebagai lumbung pangan nasional. Ratnawati mengingatkan, tanpa regulasi air yang berpihak kepada sektor pertanian, desa-desa agraris seperti Bangkaloa Ilir berisiko kehilangan lahan sawah akibat alih fungsi.
“Sawah harus tetap menjadi sawah. Jangan biarkan petani menjual lahannya kepada pengembang hanya karena air sudah tidak mengalir,” pungkas Ratnawati. (dsp)
