banner 500x188

Meski Surplus Beras, Petani Kabupaten Bandung Masih Hadapi Kendala Panen

Melimpahnya produksi beras di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang memadai. 
Panen raya padi bersama Kelompok Tani Mandiri di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/10/2026). (Foto: istimewa)

JuaraNews, Bandung – Melimpahnya produksi beras di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang memadai.

Petani masih menghadapi kendala dalam proses panen hingga pengolahan lahan untuk musim tanam berikutnya.

Keterbatasan mesin pemanen dan traktor menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Selain dukungan sarana pertanian, perlindungan lahan sawah produktif juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Baca Juga: Sampah Jadi Prioritas, Pemkot Bandung Tambah 25 Mesin Pengolah dan 1.597 Petugas

Persoalan tersebut disampaikan petani saat Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, menghadiri panen raya padi bersama Kelompok Tani Mandiri di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/10/2026).

Dalam kegiatan itu, Mardiono berdialog langsung dengan petani untuk menyerap aspirasi dan mengetahui berbagai kendala yang mereka hadapi. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan.

“Hari ini saya menghadiri panen raya di Desa Tegalluar yang diprakarsai Kelompok Tani Mandiri. Tadi para petani sudah menyampaikan aspirasinya. Insyaallah akan segera ditindaklanjuti,” kata Mardiono.

Baca Juga: Rumah Amal Salman, ITB dan Paragon Bangun Hunian Sementara untuk Korban Bencana di Bireuen

Menurut Mardiono, keterlibatan petani dalam menyampaikan persoalan di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut juga sejalan dengan program Asta Cita yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan, pangan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga menyangkut harkat dan martabat bangsa. Karena itu, berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian perlu mendapat perhatian serius.

Mardiono juga menilai komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat. Dengan begitu, aspirasi petani dapat tersampaikan secara langsung, sedangkan program pemerintah bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat.

“Presiden menginginkan agar hambatan yang dihadapi petani bisa langsung didengar. Sebaliknya, program kerja pemerintah juga dapat tersampaikan dengan jelas kepada rakyat,” ujarnya.

Baca Juga: Aspirasi Tak Lagi Berjarak, DPRD Jabar Luncurkan HUDANG

Lahan Padi 1.500 Hektare, Mesin Panen Masih Terbatas

Besarnya potensi pertanian di Kecamatan Bojongsoang menjadi salah satu penopang produksi beras Kabupaten Bandung.

Perwakilan Kelompok Tani Sumber Tani Jaya, Rizal, menyebutkan wilayah tersebut memiliki sekitar 1.500 hektare lahan padi yang menghasilkan ratusan ton beras.

Hasil panen tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memasok sejumlah daerah lain, termasuk Jakarta dan Cianjur.

Namun, besarnya produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi petani. Keterbatasan mesin pemanen masih menyulitkan proses pascapanen, sementara ketersediaan traktor dibutuhkan untuk mempercepat pengolahan lahan menjelang musim tanam berikutnya.

“Kabupaten Bandung ini surplus padi, tetapi pascapanen kami sering kesulitan karena mesin pemanennya masih sangat kurang,” ungkap Rizal.

Baca Juga: Maknai Kesaktian Pancasila, Pendaki Nandi Bawa Pesan Kebangsaan dari Puncak Nusantara

Kondisi tersebut membuat penguatan sarana dan prasarana pertanian menjadi kebutuhan mendesak. Petani berharap pemerintah meningkatkan dukungan alsintan agar proses produksi hingga pascapanen berjalan lebih optimal.

Selain itu, mereka meminta perlindungan terhadap lahan sawah produktif diperkuat melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberadaan lahan pertanian sekaligus mempertahankan produktivitas dan keberlanjutan ketahanan pangan. (dsp)