JuaraNews, Bogor – Sebuah dinamika internal yang tak lazim mencuat di tubuh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bogor.
Proses reshuffle atau perombakan kepengurusan PP yang dilakukan baru-baru ini dinilai cacat secara prosedural dan inkonstitusional oleh sejumlah pihak internal, terutama mereka yang terdampak secara langsung.
Salah satu yang menyampaikan keberatannya secara terbuka adalah Ibnu Firmansyah, ST, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris MPC PP Kabupaten Bogor.
Dalam pernyataannya, Ibnu menilai bahwa proses reshuffle yang dilakukan oleh Ketua MPC berjalan secara sepihak, tanpa melalui tahapan musyawarah maupun klarifikasi, sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila.
“Tidak pernah ada pemanggilan tabayun atau komunikasi apapun sebelumnya. Tiba-tiba saya dan beberapa rekan yang lain mendapat kabar reshuffle melalui grup WhatsApp. Ini bukan hanya tidak etis, tapi juga tidak sesuai dengan mekanisme organisasi kita yang menjunjung asas musyawarah dan mufakat,” tegas Ibnu, Selasa (10/6/2025).
Baca Juga:BMI Jabar Gelar Konsolidasi untuk Sukseskan Munas I di Bandung
Ibnu menyayangkan, keputusan penting yang menyangkut perubahan struktur organisasi justru diambil secara sepihak tanpa dasar yang jelas dan tanpa adanya evaluasi kinerja terlebih dahulu. Ia menilai, cara-cara seperti ini dapat menurunkan kepercayaan kader terhadap pimpinan cabang dan berpotensi menurunkan marwah organisasi secara keseluruhan.
“Saya tidak pernah diberi tahu apa alasan saya di-reshuffle. Tidak ada evaluasi, tidak ada masalah dalam tugas, dan saya masih aktif menjalankan program-program organisasi. Maka saya harus angkat suara, karena ini bukan hanya menyangkut saya, tapi juga prinsip dasar organisasi,” ungkap Ibnu.
Lebih jauh, Ibnu menjelaskan bahwa selama masa jabatannya, ia aktif menjalankan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris, termasuk menjalankan program RPP PAC di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Ia juga menegaskan bahwa dirinya masih memiliki komitmen penuh untuk menyelesaikan masa bakti kepengurusan hingga tahun 2027.
Baca Juga:Imbas Longsor, Pemprov Jabar Tutup Aktivitas Tambang Gunung Kuda
“Saya fatsun terhadap keputusan organisasi, tapi saya juga tidak bisa diam jika ada tindakan sepihak yang berpotensi merusak tatanan. Kalau ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam dinamika organisasi kita ke depan,” ujarnya.
Dalam surat keberatannya yang telah dikirimkan kepada MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, Ibnu menyampaikan bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Cabang oleh Ketua MPC juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Organisasi Nomor: 11/PO/MPN-PP/IX/2020. Ia menyebut keputusan ini sebagai cacat formil, dan meminta agar praktik reshuffle yang tidak sesuai mekanisme ini menjadi perhatian serius bersama.
Namun demikian, Ibnu tetap menegaskan bahwa dirinya bersikap konstruktif dan terbuka terhadap proses mediasi, serta menyatakan siap menerima keputusan yang diambil oleh struktur organisasi di atasnya, selama dilakukan secara prosedural dan adil.
“Saya tetap fatsun. Surat keberatan saya sampaikan bukan untuk menciptakan konflik, tapi untuk menjaga martabat dan tatanan organisasi. Kita harus sepakat, bahwa organisasi ini besar bukan karena kekuasaan, tapi karena ketertiban dan aturan yang dijaga bersama,” ujar Ibnu.
Protes Proses Reshuffle
Polemik reshuffle sepihak ini tidak hanya menimpa Ibnu Firmansyah, tetapi juga sejumlah pengurus lainnya. Mereka sama-sama merasa tidak diberi ruang komunikasi, dan mendapati perubahan struktur yang langsung diumumkan tanpa rapat resmi atau mekanisme musyawarah.
Baca Juga:Bulog Cirebon Serap 112.753 Ton Beras, Tertinggi di Indonesia
Sejumlah kader menyayangkan pola komunikasi satu arah yang dilakukan oleh pimpinan cabang. Mereka berharap agar ke depan, dinamika organisasi ditangani secara kolektif-kolegial, bukan melalui jalur kekuasaan personal yang justru bertentangan dengan semangat kebersamaan.
Proses reshuffle yang cacat prosedural ini menjadi cermin penting bagi organisasi sekelas Pemuda Pancasila. Di tengah tantangan zaman dan krisis kepercayaan publik terhadap berbagai institusi, semangat musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas justru harus diperkuat, bukan dikesampingkan.
Kasus ini juga menjadi momentum evaluasi, bahwa keputusan organisasi yang menyangkut struktur dan posisi penting tidak boleh hanya didasarkan pada relasi personal atau kebijakan sepihak. Sebab, keputusan yang diambil tanpa legitimasi prosedural justru berpotensi menciptakan konflik horizontal dan memperlemah soliditas kader di daerah.
Hingga saat ini, Ibnu Firmansyah masih menunggu respons dari surat yang telah ia layangkan kepada MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat. Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana, tanpa mengorbankan integritas organisasi.
“Pemuda Pancasila adalah organisasi besar. Kita semua punya tanggung jawab menjaga kewibawaannya. Dan menjaga itu artinya juga menjaga agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan nilai dan aturan yang sudah kita sepakati bersama,” pungkas Ibnu Firmansyah. (Bas)
