JuaraNews, Indramayu – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Hj. Ratnawati menekankan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu melalui penguatan akses pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah.
Hal itu disampaikan Ratnawati saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Selasa (7/10/2025).
Baca Juga:Hj. Ratnawati: Akuisisi RSUD Sentot Momentum Tingkatkan Layanan BPJS di Indramayu
Dalam kegiatan tersebut, Ratnawati tidak hanya menyoroti pelaksanaan peraturan daerah (Perda), tetapi juga aktif menyerap aspirasi masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan sosial.
“Ya alhamdulillah hari ini berjalan lancar pengawasan, karena di sini petani, tapi kita juga tidak hanya tentang pengawasan perda yang saya sampaikan, tetapi menyerap aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.
Ratnawati menuturkan, salah satu persoalan yang mengemuka di lapangan adalah rendahnya angka partisipasi sekolah. Untuk itu, ia mendorong pemerintah desa agar berkontribusi langsung dalam meningkatkan IPM melalui dukungan pendidikan nonformal.
“Saya setiap ke desa-desa itu, kepala desa saya anjurkan menyisihkan anggarannya untuk menaikkan IPM dengan cara anak-anak yang tidak bersekolah itu diberikan sekolah lanjutan melalui paket kejar,” jelasnya.
Baca Juga:Harga Emas Antam Hari Jumat Terpantau Meningkat! Ini Daftarnya
Dalam kesempatan tersebut, Ratnawati juga menemukan adanya Lembaga Kegiatan Belajar Mandiri (LKBM) di wilayah Bongas yang telah menampung ratusan peserta didik. Namun, lembaga tersebut menghadapi kendala fasilitas, terutama saat ujian.
“Di sini ada LKBM yang sudah berjalan ratusan muridnya, namun kendala pada saat ujian yaitu kekurangan komputer, dan satu lagi yang mereka minta yaitu penampungan setelah lulusannya,” ungkapnya.
Selain isu pendidikan, Ratnawati menilai sektor pertanian di Bongas relatif sudah mengalami perbaikan, terutama dari sisi irigasi dan sarana produksi. Karena itu, sebagian besar aspirasi warga kini lebih banyak berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ratnawati menambahkan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari tugas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan perda dan kebijakan pemerintah provinsi.
“Kalau kunjungan ini rutin, seminggu sekali untuk kami sebagai anggota DPRD. Kami bukan eksekutif, jadi tidak boleh memberikan sosialisasi peraturan daerah, tetapi kami mengadakan pengawasan perda yang sudah diluncurkan oleh Jawa Barat,” paparnya.
Baca Juga:Refleksi 80 Tahun Jawa Barat, Legislator Demokrat Dukung Peningkatan Layanan Publik
Melalui forum pengawasan tersebut, Ratnawati berharap setiap kebijakan pemerintah dapat benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan warga, baik melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, maupun pemerataan pembangunan. (Bas)
