JuaraNews, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama DPRD Jabar resmi menandatangani kesepakatan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga memaparkan Pengantar KUA-PPAS APBD 2026 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025).
Pengesahan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 serta pengantar KUA-PPAS APBD 2026 telah rampung, dengan volume anggaran mencapai Rp32,8 triliun.
Baca Juga: 9 Fraksi DPRD Jabar Tekankan Prioritas Rakyat dalam Perubahan APBD 2025
“Ya, rapatnya sudah selesai untuk pengesahan KUA-PPAS Perubahan Anggaran 2025 dan pengantar KUA-PPAS APBD 2026. Volume APBD KUA-PPAS Rp32,8 triliun, ya naik lah ya,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam sambutan di rapat paripurna, Gubernur KDM menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD Jabar dalam pembahasan perubahan kebijakan anggaran. Ia menegaskan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya menginginkan pembangunan tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi menghasilkan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik,” tegasnya.
Gubernur KDM juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Ia mengungkap adanya negosiasi dengan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang saat ini dipotong untuk pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Bundaran Jati Cimahi Masuki Tahap Uji Coba Meski Belum Rampung
“Saya mengusulkan, sudah lah, dari pada kita harus menunggu dana bagi hasil full di bayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU- nya ngga usah di potong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung diakhir tahun. Berapa yang harus dibayarkan ke Provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalu dana DAU,” ujarnya
Dalam bidang pendidikan, Gubernur KDM menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan. Data tahun 2020 menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru.
“Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” ucapnya.
Baca Juga: Raperda PSU Dimatangkan, DPRD Kota Bandung: Pengembang Perumahan Harus Ada Tanggungjawab!
Langkah Strategis Pemerataan Akses Pendidikan Menengah
Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan. Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
“Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” ujarnya.
Selain pendidikan, Gubernur KDM menyoroti tingginya kasus kusta dan TBC, terutama di Kabupaten Bekasi. Ia menekankan bahwa penanganan harus di lakukan dari akar masalah, yakni rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.
Baca Juga: Gubernur KDM Tetap Larang Studi Tour Meski Diprotes Pelaku Pariwisata
“Biaya pengobatan justru lebih mahal di banding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” katanya.
Terkait BPJS Kesehatan, Gubernur KDM mengingatkan adanya lonjakan migrasi peserta dari BPJS mandiri ke BPJS pemerintah. Kondisi ini berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena tetap harus melayani pasien meski klaim belum terbayar.
“Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal,” tandasnya. (dsp)
