JuaraNews, Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan perlunya pembaruan sistem mitigasi bencana guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.
Perubahan pola hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir membuat wilayah Jawa Barat semakin rentan terhadap banjir, longsor, hingga bencana terkait iklim lainnya.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M. Rizky, menggarisbawahi bahwa peningkatan teknologi menjadi langkah strategis untuk melindungi keselamatan warga.
Baca Juga: DPRD Jabar Perkuat Jejaring Internasional Lewat Kunjungan Delegasi Shizouka
Menurutnya, perangkat pemantau cuaca hingga sistem peringatan dini harus diperbarui agar mampu menghasilkan data yang lebih presisi dan respons informasi yang lebih cepat.
“Musim sudah tidak bisa lagi dijadikan patokan seperti dulu. Perubahan cuaca sangat dinamis. Di titik ini, kita butuh teknologi pemantau cuaca, sensor gempa, dan alarm banjir yang terintegrasi dengan BMKG serta instansi nasional lainnya,” jelas Rizky. Senin (1/12/2025) di Bandung.
Ia menambahkan, sistem peringatan dini yang saat ini dimiliki Jawa Barat masih belum optimal. Oleh karena itu modernisasi dianggap perlu dilakukan secara berkala, sama halnya dengan pembaruan perangkat elektronik seperti telepon seluler atau komputer.
Baca Juga: DPRD Jabar Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Hambat Infrastruktur dan Pendidikan
Dengan peningkatan tersebut, akurasi sensor gempa, pantauan curah hujan, dan deteksi sungai berpotensi banjir dapat ditingkatkan secara signifikan, selain faktor teknologi, aspek lingkungan juga menjadi perhatian penting.
Rizky menilai kerusakan kawasan resapan air memperburuk dampak cuaca ekstrem. Di banyak wilayah, intensitas hujan tinggi tidak lagi bisa diserap secara memadai karena fungsi lahan lindung semakin berkurang.
“Kerusakan lingkungan banyak dipicu aktivitas manusia. Ketika lahan lindung hilang atau dialihfungsikan, daya serap air juga turun drastis. Akibatnya risiko banjir makin tinggi di wilayah hilir,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa modernisasi teknologi mitigasi harus berjalan beriringan dengan pemulihan kualitas lingkungan. Pemerintah daerah diminta memperkuat penegakan aturan tata ruang, sekaligus memperluas program restorasi kawasan resapan air.
Baca Juga: Atasi Masalah Sampah, Komisi I DPRD Jabar Dorong Perpanjangan Izin Sarimukti
Rizky menilai, tanpa langkah holistik, pemutakhiran sistem peringatan dini saja tidak akan cukup untuk mencegah bencana besar yang kerap menghantui Jawa Barat.
Upaya mitigasi yang tepat mulai dari modernisasi alat hingga pemulihan alam diharapkan mampu meminimalkan dampak bencana dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
DPRD Jawa Barat menilai investasi pada ekologi dan teknologi bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan wilayah di masa depan. (dsp)
