JUARANEWS – Sepak terjang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD Jabar. Kali ini kritikan pedas dilontarkan oleh Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maulana Yusuf.
Menurutnya, Provinisi Jawa Barat saat ini masih banyak permasalahan yang harus segera dibereskan. Seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan masalah tingginya angka pengangguran.
BACA JUGA: Forum Parlemen Jabar Dukung DPRD Panggil OPD Terkait Kebijakan KDM
“Jawa Barat itu tengah menghadapi persoalan serius tapi Gubernur terlihat lebih sibuk membangun citranya sendiri,’’ ujar Maulana dalam keterangannya, dikutip, Sabtu, (17/05/2025).
Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 lalu, anggka pengangguran di Jawa Barat tertinggi di Indonesia.
BACA JUGA: Jawa Barat jadi Pengguna Judi Online Tertinggi di 2025!
Jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat menyentuh angka 1,72 juta jiwa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat hanya menyentuh 4,98 persen.
Sedangkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp734,08 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp448,06 triliun.
Kendati begitu, peningkatan pertiumbuhan ekonomi ini tidak sesuai dengan kondisi sosial dilapangan dimana angka kemiskinan masih tinggi dan pengangguran meningkat.
BACA JUGA: Program Pengiriman Siswa ke Barak Militer Tidak Memuat Informasi Jelas!
‘’Jadi ini adanya bukti terjadi ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kualitas pembangunan manusia,’’ ujar Maulana.
Melihat kondisi ini, Gubernur Jawa Barat terlalu sibut dengan euforia dengan kebijakan yang tidak menyentuh terhadap akar masalah yang butuh segera ditangani.
Jawa Barat juga termasuk provinsi yang masih banyak memiliki anak yang tidak bersekolah. Menurut BPS Jumlahnya mencapai 658.831 anak.
BACA JUGA: Akhiri Polemik dengan Dewan, Dedi Mulyadi Harus Dipanggil!
Maulana menilai, kebijakan yang sekarang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat dengan menrim siswa sekolah ke barak militer sangat tidak relevan dengan permasalahan pendidikan yang sedang dihadapi.
Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 6 miliar hanya dialokasikan untuk 900 siswa dan tidak memiliki ouput yang jelas dari keberhasilannya.pendekatan yang ngawur,” cetusnya.
Menurutnya, setiap permasalahan di pendidikan tidak bisa diselesaikan melalui barak militer. Sehingga alokasi anggaran tersebut tidak memiliki korelasi dengan penuntasan masalah.
BACA JUGA: Dukung Program Presiden, Forgaki Siap Sukseskan Ekonomi Rakyat
Sejauh ini, Pemprov Jabar melalui Gubernur terlalu banyak mengalokasikan dana untuk program yang sifatnya seremonial dan simbolik yang berujung pada pencitraan Gubernur.
‘’Kebijakan atau program yang memberdayakan rakyat sampai sekarang belum terlihat,” tanda Maulana. (edt).
