Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    NTP Turun sejak Februari, Serikat Petani Desak Pemerintah Naikkan HPP Padi



    NTP Turun sejak Februari, Serikat Petani Desak Pemerintah Naikkan HPP Padi
    Ilustrasi: Tanaman padi (distan jabar)

    JuaraNews - Akibat penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sejak Februari lalu akibat bencana alam dan cuaca ekstrim, Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah segera menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas padi.

     

    “Untuk tanaman pangan khususnya padi, pemerintah perlu menaikkan HPP. Hal ini mengingat HPP untuk tanaman padi masih jauh dari harga jual petani di lapangan. Dengan HPP dinaikkan, dapat mengantisipasi kerugian di tingkat petani,” ujar Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah, dikutip dari LKBN ANTARA, Kamis (4/3/2021),

     

    Dikatakan, berdasarkan data BPS, NTP nasional pada Februari 2021 berada di angka 103,10 atau turun sebesar 0,15 persen dibandingkan NTP Januari 2021.

     

    Penurunan NTP ini dipengaruhi turunnya dua NTP subsektor, yakni subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan, masing-masing sebesar 0,84 persen dan 0,33 persen dibandingkan NTP Januari 2021. Sementara itu untuk subsektor hortikultura, terjadi kenaikan sebesar 1,83 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

     

    Terkait bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, ia mengingatkan hal ini bukan semata-mata akibat fenomena cuaca ekstrem. Faktor lainnya seperti kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan diduga menjadi penyebab utama bencana banjir.

     

    “Fenomena cuaca ekstrem ini tidak terlepas dari krisis iklim yang semakin hari semakin mengkhawatirkan," katanya.

     

    Kenyataannya, lanjut dia, kondisi di Indonesia semakin diperparah dengan rancangan tata ruang dan wilayah yang amburadul, sampai dengan konversi ruang hijau untuk bisnis-bisnis ekstraktif maupun properti.

     

    "Hal ini yang terjadi di Kalimantan Selatan di mana alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan berdampak pada lahan pertanian. Ini jelas buruk bagi kedaulatan pangan di Indonesia,” pungkasnya. (*)

    Oleh: atep kurniawan / tep

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Komitmen Jaga Ketahanan Pangan, Presiden Jokowi Tegaskan Hingga Juni Tidak Ada Impor Beras
    Inovasi jadi Kunci bagi Industri Tumbuh Berkembang di Masa Pandemi Covid-19
    Pemprov Jabar-KPPU Jalin Kerja Sama soal Sinergitas Persaingan Usaha
    Pemprov Jabar dan Pemkab Serang Jajaki Kerja Sama Sektor Pertanian
    BUMD Jabar-PT Krakatau Steel Bersinegri Dorong Pemulihan Ekonomi
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan
      iklan qposaja

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads