free hit counter code NTP Turun sejak Februari, Serikat Petani Desak Pemerintah Naikkan HPP Padi - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Opini


    NTP Turun sejak Februari, Serikat Petani Desak Pemerintah Naikkan HPP Padi
    (distan jabar) Ilustrasi: Tanaman padi

    NTP Turun sejak Februari, Serikat Petani Desak Pemerintah Naikkan HPP Padi

    JuaraNews - Akibat penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sejak Februari lalu akibat bencana alam dan cuaca ekstrim, Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah segera menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas padi.

     

    “Untuk tanaman pangan khususnya padi, pemerintah perlu menaikkan HPP. Hal ini mengingat HPP untuk tanaman padi masih jauh dari harga jual petani di lapangan. Dengan HPP dinaikkan, dapat mengantisipasi kerugian di tingkat petani,” ujar Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI Agus Ruli Ardiansyah, dikutip dari LKBN ANTARA, Kamis (4/3/2021),

     

    Dikatakan, berdasarkan data BPS, NTP nasional pada Februari 2021 berada di angka 103,10 atau turun sebesar 0,15 persen dibandingkan NTP Januari 2021.

     

    Penurunan NTP ini dipengaruhi turunnya dua NTP subsektor, yakni subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan, masing-masing sebesar 0,84 persen dan 0,33 persen dibandingkan NTP Januari 2021. Sementara itu untuk subsektor hortikultura, terjadi kenaikan sebesar 1,83 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

     

    Terkait bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, ia mengingatkan hal ini bukan semata-mata akibat fenomena cuaca ekstrem. Faktor lainnya seperti kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan diduga menjadi penyebab utama bencana banjir.

     

    “Fenomena cuaca ekstrem ini tidak terlepas dari krisis iklim yang semakin hari semakin mengkhawatirkan," katanya.

     

    Kenyataannya, lanjut dia, kondisi di Indonesia semakin diperparah dengan rancangan tata ruang dan wilayah yang amburadul, sampai dengan konversi ruang hijau untuk bisnis-bisnis ekstraktif maupun properti.

     

    "Hal ini yang terjadi di Kalimantan Selatan di mana alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan berdampak pada lahan pertanian. Ini jelas buruk bagi kedaulatan pangan di Indonesia,” pungkasnya. (*)

    Oleh: atep kurniawan / tep

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    PLN Kenalkan Serba-Serbi Energi Listrik Sejak Dini
    MES dan Bio Farma Dorong UMKM Naik Kelas
    PLN Ajukan 3 T PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan
    Jabar Dorong Ekspor Kopi dan Kakao ke Filipina
    Yod: Investasi Perlu Didorong ke Jabar Selatan

    Editorial



      sponsored links