banner 500x188

APBD Perubahan 2025 Resmi Disahkan, Anggaran Pembelian Lahan Meningkat Pesat

Pemprov dan DPRD Jabar menggelar rapat paripurna membahas persetujuan Raperda APBD Perubahan 2025 di Gedung DPRD Jabar, Jumat (15/8/2025).
Wagub Jabar, Erwan Setiawan. (foto: istimewa)

JuaraNews, Bandung – Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar menggelar rapat paripurna membahas persetujuan Raperda APBD Perubahan 2025 di Gedung DPRD Jabar, Jumat (15/8/2025).

Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, menyatakan pihaknya tinggal menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama sekitar enam pekan setelah penandatanganan ini.

“Setelah menandatangi dan menyetujui kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mewakili Pak Gubernur dengan seluruh pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, tadi sudah menandatangani Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025. Kita tinggal menunggu evaluasi dari Mendagri selama enam pekan,” ucap Erwan.

Baca Juga: 9 Fraksi DPRD Jabar Tekankan Prioritas Rakyat dalam Perubahan APBD 2025

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyebut anggaran pembelian lahan naik dari Rp23 miliar menjadi Rp166 miliar, anggaran ini memprioritaskan untuk pembangunan sekolah.

“Untuk lahan, salah satunya yang kita prioritaskan adalah lahan sekolah. Ada tiga sekolah, termasuk SMA di Cisalak. Kondisinya sangat mendesak, sehingga kami support pembiayaan lahannya di 2025, dengan harapan kita bisa membangun unit sekolah barunya di 2026,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Jabar dan DPRD Teken Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025

APBD Jabar 2025 Tembus Rp32,85 T

Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyampaikan pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2025 naik 3,65 persen, dari Rp19,03 triliun menjadi Rp19,9 triliun, sehingga total APBD meningkat Rp31,68 triliun menjadi Rp32,85 triliun.

Sejumlah program prioritas juga masuk dalam APBD Perubahan ini. Di sektor pendidikan, pembangunan ruang kelas baru (RKB) akan tetap berlanjut.

Sementara di sektor kesehatan, mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan serta pembangunan RSUD baru di Indramayu, termasuk fasilitas layanan inap masyarakat.

Baca Juga: Pembahasan Raperda Keberagaman DPRD Kota Bandung Berlangsung Alot, Aspek Hukum dan Sanksi Tidak Boleh Diterapkan?

Dalam sektor infrastruktur, pengarahan anggaran tetap untuk pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan provinsi. Dana yang sebelumnya sebesar Rp2,4 triliun dalam APBD murni 2025 kini mendapat tambahan ratusan miliar rupiah. Panjang jalan provinsi pun akan bertambah dari 2.328 kilometer.

Program penerangan jalan umum (PJU) dan fasilitas keselamatan lalu lintas tetap berlanjut, termasuk pengadaan perlengkapan penunjang Bandara Nusa Wiru.

“Penambahan dialokasikan untuk perlengkapan penunjang, bukan runway atau taxiway,” pungkas Wakil Ketua DPRD Jabar. (dsp)