JuaraNews, Bandung – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati melayangkan somasi kepada Pemprov dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Senin (21/7/2025).

Somasi ini terkait dugaan pemasangan foto Neni tanpa izin dalam konten klarifikasi yang diterbitkan oleh pihak Pemprov dan Diskominfo Jabar, yang kemudian memicu serangan doxing terhadap dirinya.

Kuasa hukum Neni dari LBH Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojhi menjelaskan bahwa pemasangan foto tanpa izin pemprov dan Diskominfo Jabar sangat kontra produktif dengan upaya membangun ruang berekspresi dan berpendapat yang kondusif.

“Pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami,” ucap Ikhwan ditemui di Gedung Sate, Senin (21/7/2025).

Ikhwan menambahkan bahwa Neni Nur Hayati adalah seorang aktivis demokrasi yang kerap menyuarakan isu-isu demokratisasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Kritik yang disampaikan oleh Neni, lanjut Ikhwan, tidak spesifik ditujukan kepada Pemprov Jabar, melainkan untuk semua kepala daerah terkait pencitraan berlebihan dan penggunaan buzzer.

“Itu adalah bagian daripada kritik konstruktif yang seharusnya itu berada dalam perlindungan konstitusional terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat,” tegasnya.

Ikhwan menyesalkan reaksi berlebihan terhadap kritik Neni, yang berujung pada serangan doxing, peretasan akun media sosial, hingga WhatsApp klein mereka.

“Ketika kemudian ekspresi-ekspresi semacam itu direaksi dengan adanya serangan-serangan doxing, kemudian melakukan peretasan sosial media dan sebagainya, akun-akun klien kami, dan WhatsApp, sampai kemudian WhatsApp juga dilakukan doxing, itu adalah upaya-upaya represi terhadap ruang kebebasan ekspresi dan berpendapat,” bebernya.

Kritik pejabat publik

Sementara itu, Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati mengungkapkan bahwa ia akan menutup kolom komentar di akun media sosialnya karena serangan digital yang sangat parah.

“Saya memang sering mengkritik pejabat publik lainnya, selain Kang Dedi Mulyadi. Saya banyak mengkritik, termasuk Pak Presiden itu sendiri. Hanya saja, saya belum pernah mendapatkan serangan digital yang sangat parah seperti sekarang. Brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai pada ancaman penyiksaan dan lain sebagainya,” ungkap Neni.

Neni menegaskan bahwa ancaman yang ia terima bukan hanya sekadar hate speech atau caci maki, melainkan sudah mencakup ancaman penyiksaan dan bahkan nyawa.

“Ini yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan begitu saja,” ujarnya.

Ia juga heran mengapa video TikTok-nya yang membahas bahaya buzzer untuk demokrasi justru menuai reaksi keras.

“Padahal kalau kita lihat di akun TikTok saya, yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan secara spesifik seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ikhwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah,” katanya.

“Jadi, tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau nama Kang Dedi Mulyadi itu sendiri. Saya justru jadi bertanya-tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu,” tandasnya. (Bas)

Kritik pejabat publik

Baca Juga