banner 500x188

Ratnawati Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah Jabar, Tekankan Pengawasan Anggaran

Hj. Ratnawati, mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah. 
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati. (Foto: istimewa)

JuaraNews, Bekasi – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ratnawati, mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah.

Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan target pendapatan tercapai dan pengelolaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Ratnawati saat menghadiri Rapat Kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Selasa (27/10/2026).

Baca Juga: Ratnawati Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah demi Perkuat Pembangunan Jabar

Dalam rapat tersebut, pembahasan berfokus pada evaluasi capaian pendapatan daerah serta langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

Sebagai anggota Komisi III, Ratnawati turut memberikan sejumlah masukan terkait pentingnya peningkatan kinerja pendapatan daerah, penguatan koordinasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Menurut Ratnawati, optimalisasi pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah. Selain mengejar target penerimaan, pengawasan juga harus diperkuat agar setiap anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Ratnawati.

Baca Juga: Ratnawati Tekankan Sinergi DPRD-Pemprov Jabar Kunci APBD 2027 Berkualitas

Ia menegaskan, capaian pendapatan daerah harus menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus menggali potensi penerimaan secara optimal tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Yang terpenting, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin tata kelola keuangan daerah semakin baik dan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya. (dsp)