JuaraNews, Sukabumi – Pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan di Jawa Barat. Pemerintah daerah didorong mempercepat pembangunan sekolah negeri, terutama di kecamatan yang hingga kini belum memiliki fasilitas pendidikan negeri.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, A Yamin, mengatakan kebutuhan sekolah negeri akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Namun, pembangunan infrastruktur pendidikan harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Baca Juga:A Yamin Tegaskan DPRD Jabar Kawal Aspirasi Rakyat Hingga ke Pemerintah Pusat
“Masih banyak kecamatan yang membutuhkan sekolah negeri. Ada yang sekolah swastanya sudah ada, tetapi sekolah negerinya belum ada,” ujar A Yamin, belum lama ini
Ia menyoroti pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Cibitung, Kabupaten Sukabumi, yang hingga kini belum rampung. Kondisi tersebut membuat fasilitas pendidikan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“USB di Cibitung itu baru sekitar 40 sampai 50 persen dan belum berfungsi. Informasinya ditargetkan selesai 2027. Mudah-mudahan benar-benar bisa diselesaikan,” katanya.
Menurut A Yamin, pemerintah perlu menyiapkan ruang fiskal yang cukup agar pembangunan sarana pendidikan dapat dipercepat. Terlebih, sektor pendidikan mendapat porsi anggaran yang besar, baik dalam APBN maupun APBD.
Baca Juga:A Yamin Dorong Sinergi Pemerintah dan Sekolah Swasta Demi Pembangunan Jabar
Ia menilai pembangunan infrastruktur pendidikan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur daerah secara menyeluruh.
Meski demikian, A Yamin mengingatkan agar penambahan sekolah negeri tidak mengesampingkan keberadaan sekolah swasta. Selama ini, sekolah swasta turut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan masyarakat.
“Jangan sampai kita membunuh sekolah swasta. Mereka sudah membantu ketika kita kekurangan sekolah. Tetap harus dibina dan dibangun kerja sama dengan pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap pemerataan sekolah negeri dapat berjalan beriringan dengan penguatan sekolah swasta. Dengan demikian, masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat memiliki akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
Baca Juga;A Yamin Dorong Penguatan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD
“Semua harus didorong agar pendidikan di Jawa Barat betul-betul optimal,” pungkas A Yamin. (*)
