JuaraNews, Bandung – Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa meluruskan persepsi publik yang berkembang terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Ia menegaskan, DPRD belum pernah memberikan persetujuan atas usulan tersebut karena proses yang berjalan saat ini baru sebatas menerima dan membahas aspirasi masyarakat melalui mekanisme legislasi.
Menurut Buky, munculnya anggapan bahwa DPRD telah menyepakati pergantian nama provinsi merupakan pemahaman yang tidak tepat. Keputusan yang diambil dalam forum sebelumnya hanya sebatas menyetujui agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut, bukan menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
“Yang disetujui itu baru untuk dibahas, bukan setuju mengganti nama Provinsi Jawa Barat,” kata Buky di DPRD Jabar, Senin, (6/7/2026).
Baca Juga: DPRD Jabar Mulai Bahas Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda
Ia menjelaskan, pembahasan usulan tersebut masih harus melalui tahapan yang panjang sebelum dapat diputuskan. Bahkan jika nantinya memperoleh persetujuan dari DPRD dan Gubernur Jawa Barat, perubahan nama tetap harus diproses melalui mekanisme pemerintah pusat.
“Kalaupun nanti DPRD setuju dan gubernur setuju, perjalanannya masih panjang karena masih harus diproses di pusat,” ujarnya.
Buky menilai tantangan terbesar dalam pembahasan usulan itu justru terletak pada aspek sosiologis. Menurutnya, penerimaan seluruh kelompok masyarakat harus menjadi perhatian utama agar kebijakan yang diambil tidak memicu gesekan sosial di tengah keberagaman masyarakat Jawa Barat.
“Yang paling sulit justru aspek sosiologisnya. Itu harus selesai dulu supaya tidak terjadi benturan horizontal,” jelasnya.
Baca Juga: APBD Perubahan 2025 Resmi Disahkan, Anggaran Pembelian Lahan Meningkat Pesat
Ia mengungkapkan telah menerima berbagai masukan dari sejumlah tokoh masyarakat, termasuk dari wilayah Cirebon. Sebagian mendukung penguatan identitas budaya Sunda, namun di sisi lain juga menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Cirebon Raya.
“Ada yang menyampaikan kepada saya, mereka mendukung nama Tatar Sunda, tetapi sekaligus menginginkan Provinsi Cirebon Raya,” ungkapnya.
Menurut Buky, kondisi tersebut menunjukkan pembahasan tidak dapat dilakukan secara sederhana karena menyangkut identitas, sejarah, serta keberagaman masyarakat Jawa Barat. Seluruh aspirasi harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kalau aspek sosiologisnya belum selesai, tentu itu harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Buky juga meminta masyarakat tidak menghubungkan peringatan Milangkala Tatar Sunda dengan dukungan pemerintah terhadap perubahan nama provinsi. Menurutnya, kedua hal tersebut merupakan isu yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan.
“Saya kira tidak ada kaitannya. Jangan diartikan bahwa peringatan Milangkala Tatar Sunda berarti pemerintah ingin mengganti nama Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Baca Juga: Tonggak Baru: Cirebon Timur Dapat Restu DPRD Jabar Jadi CDPOB
Di sisi lain, ia mengakui usulan tersebut muncul dari keinginan sebagian masyarakat untuk memperkuat identitas budaya Sunda yang memiliki akar sejarah panjang. Meski demikian, aspirasi tersebut tetap harus dipertimbangkan secara bijak dengan memperhatikan karakter Jawa Barat sebagai provinsi yang majemuk.
“Sunda punya akar sejarah yang panjang dan keinginan menjaga identitas itu patut diapresiasi. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan Jawa Barat sebagai provinsi yang terbuka dan majemuk,” tuturnya.
Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mengemuka dalam audiensi Komisi I DPRD Jawa Barat bersama komunitas pengkaji pergantian nama provinsi yang terdiri atas akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis, 2 Juli 2026.
Forum yang dihadiri perwakilan seluruh fraksi tersebut menghasilkan kesepahaman untuk membahas aspirasi pergantian nama Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme legislasi. (dsp)
