JuaraNews, Bandung – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa menegaskan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 akan menjadi acuan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, hingga kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 kepada gubernur Jawa Barat, di Senin (11/5/2026) lalu.
Baca Juga:DPRD Jabar Soroti Stunting hingga Lingkungan, 83 Rekomendasi LKPJ Jadi Alarm Perbaikan Pembangunan
Ia mengatakan DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) XIII telah menuntaskan pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan rekomendasi hasil pembahasan tersebut menjadi keputusan DPRD.
“Sebagaimana dimaklumi bahwa DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII ditugaskan untuk membahas LKPJ Gubernur TA 2025. Alhamdulillah hari ini Pansus XIII telah selesai melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya. Rekomendasi atas LKPJ Gubernur TA 2025 ditetapkan menjadi keputusan DPRD,” kata Buky
Rekomendasi DPRD Jawa Barat ini lanjut Buky Wibawa Karya Guna, selanjutnya menjadi bahan perumusan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, atau kebijakan strategis gubernur.
Baca Juga:Komisi IV DPRD Jabar Soroti LKPJ 2025, Dorong Perencanaan Anggaran Lebih Tertata
Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat dal0am melaksanakan fungsi pengawasan perlu memaksimalkan perannya melalui pemberian rekomendasi yang konstruktif guna mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya. (*)
