INDONESIA merupakan negara besar yang terdiri dari 286.693.693 jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan adanya jumlah penduduk yang banyak ini, maka penting adanya upaya investasi masa depan melalui berbagai macam sektor.
Investasi ini perlu dilakukan agar Indonesia mampu menjadi negara yang diperhitungkan di masa depan. Setidaknya ada tiga sektor yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama melalui program pemenuhan gizi terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, kedua melalui peningkatan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan ketiga melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi semua kalangan.
Ketiga aspek ini harus dijalankan dengan baik dan memiliki keterkaitan satu sama lain agar mimpi bangsa Indonesia terwujud pada tahun 2045 yaitu melahirkan generasi berkualitas.
Baca Juga:Penduduk Miskin di Jabar Maret 2025 Sebanyak 3,65 Juta Jiwa
Dalam konteks pendidikan, setidaknya ada empat masalah yang menjadi tantangan kita bersama, yaitu pemerataan pendidikan, SDM yang masih rendah, belum meratanya kualitas pendidikan, dan sarana prasarana yang belum merata.
Dalam konteks pemerataan pendidikan, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 mendorong bukan hanya pemerintah, tapi juga Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggarakan pendidikan. Pemerintah dapat menyelenggarakan pendidikan melalui sekolah-sekolah negeri sedangkan Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan melalui sekolah-sekolah swasta. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.
Kemudian, pemerataan akses saja tidak cukup tanpa diikuti pemerataan kualitas pendidikan. Harus diakui bahwa pendidikan kita masih lemah terutama pada kompetensi literasi, numerasi, serta keterampilan abad 21 lainnya. Jika kita melihat perjalanan negara-negara maju seperti Singapura, Korea Selatan, Finlandia, Jerman, Tiongkok, dan Amerika Serikat, negara-negara ini berinvestasi pada STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics) melalui pendidikan.
Baca Juga:Skema Beasiswa Jabar Berubah, DPRD Pastikan Tepat Sasaran untuk Warga Miskin
Pada abad 21, STEM memainkan peran penting dalam membentuk kekuatan dunia melalui peningkatan ekonomi, bidang teknologi, kecerdasan buatan, keamanan nasional, dan transformasi industri. Tidak heran jika negara-negara ini memiliki kekuatan yang diperhitungkan pada kancah dunia dan membawa kesejahteraan bagi penduduknya.
Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya awal untuk menjawab tantangan abad 21 guna mewujdukan manusia berkualitas melalui sektor pendidikan. Gagasan ini selain untuk mewujdukan pemerataan kualitas pendidikan, mewujudkan pendidikan yang inklusif, dan upaya memotong rantai kemiskinan akut di masyarakat, sekolah ini juga mendorong agar para peserta didik menguasai STEM melalui pendidikan berasrama.
Gagasan sekolah Garuda tentu saja menjadi wadah bagi para talenta-talenta muda termasuk daerah 3T untuk kemudian dididik dengan serius melalui kurikulum nasional terintegrasi kurikulum internasional serta pendidikan asrama.
Baca Juga:Yayasan Badega Garuda Sakti Bantu Kesehatan & Sembako di Purwakarta
Kemudian, gagasan Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya Presiden Republik Indonesia untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas bagi kalangan miskin dan miskin akut. Sekolah Rakyat ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin akut agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas melalui konsep pendidikan boarding school yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah (baju seragam, makan, dan fasilitas belajar lainnya). Hal ini tentu memungkinkan agar para anak-anak ini dapat fokus belajar tanpa memikirkan ekonomi.
Tentu saja baik Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka Panjang yang harus sama sama kita jaga kualitasnya. Pemerintah dan Masyarakat dapat sama-sama mengawal keberhasilan program ini melalui perannya masing-masing. Pemerintah dapat mengawasi program ini agar program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Sedangkan Masyarakat memiliki tugas sebagai social control agar kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terlaksana.
Penulis:Irwan Maulana
Dosen Institut Ummul Quro al Islami Bogor