JuaraNews, Bandung — Anggota Komisi IV DPRD Jabar Tedy Rusmawan mengungkapkan saat ini tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sejumlah layanan publik Pemprov Jabar, masih rendah.
Hal tersebut terungkap saat Tedy Rusmawan menggelar kegiatan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat bersama Forum Club Motor Bandung (FCMB) di Rumah Diatas Awan, Jalan Baitussalam, Sindanglaya, Cimenyan Kabupaten Bandung, Jumat (10/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Tedy menjelaskan bahwa pengawasan ini bertujuan memastikan berbagai program pemerintah, baik dari pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten, benar-benar tersampaikan kepada masyarakat. Khususnya program Pemprov Jabar yang menjadi kewenangannya sebagai anggpta DPRD Jabar.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengecek apakah program-program pemerintah sudah sampai ke masyarakat atau belum. Ternyata, masih banyak yang belum mengetahui,” ujar Tedy Rusmawan.
Baca Juga: Soal Sampah, DPRD Jabar Desak Solusi di Tengah Overkapasitas TPPAS Sarimukti
Salah satunya minimnya informasi terkait Pos Pengaduan Masyarakat Bale Panagehan. Meski dinilai penting sebagai sarana penyampaian aspirasi dan keluhan warga, keberadaan pos tersebut belum banyak diketahui, bahkan oleh kalangan aktivis seperti komunitas motor FCMB.
Selain itu, Tedy juga menyoroti kurangnya sosialisasi aplikasi ‘Nyari Gawe’ yang ditujukan untuk membantu masyarakat mencari pekerjaan. Padahal, menurutnya, isu ketenagakerjaan dan pengangguran masih menjadi persoalan utama di Jabar.
“Aplikasi ini sebenarnya sangat membantu. Masyarakat bisa melihat perusahaan mana saja yang sedang membuka lowongan kerja. Tapi faktanya, banyak yang belum tahu,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar tersebut.
Meski demikian, respons peserta kegiatan dinilai positif setelah mendapatkan penjelasan terkait berbagai program tersebut. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar tersebutberharap informasi yang diperoleh dapat diteruskan kepada masyarakat luas agar manfaat program pemerintah bisa dirasakan secara merata.
Baca Juga: Komisi I DPRD Jabar Apresiasi Inovasi Bale Pananggeuhan sebagai Layanan Publik Humanis
Tampung Aspirasi Masyarakat
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta juga menyampaikan pertanyaan dan aspirasi, terutama terkait penanganan pengangguran, BPJS, Universal Health Coverage (UHC), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan laiannya. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi layanan dasar.
Tedy juga mengakui bahwa sejumlah program di Kota Bandung sebenarnya cukup baik, namun belum tersosialisasikan secara optimal. Ia berharap ke depan ada sinergi lebih kuat antara pemerintah kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Kegiatan seperti ini sebaiknya rutin dilakukan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dari berbagai tingkatan dan pemerintah, agar informasi bisa lebih jelas dan merata,” kata mantan Ketua DPRD Kota Bandung ini.
Baca Juga: DPRD Jabar Evaluasi LKPJ 2025, Dorong Arah Kebijakan Berbasis Pemberdayaan
Ke depan, Tedy berencana memperluas sosialisasi ke berbagai komunitas, mulai dari pekerja sosial, seniman, budayawan, hingga kelompok masyarakat lainnya. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas efektif untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Sementara itu, soal kinerja Pemprov Jabar dalam setahun terakhir ini, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi tersebut menilai sudah lumayan baik. Namun masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih. Seperti masalah pengangguran, kemiskinan, dan penguatan sektor pendidikan. Sedangkan, sektor kesehatan dinilai sudah relatif baik dari sisi sistem.
“Ke depan, fokus kita harus lebih tajam pada persoalan mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan, serta memperkuat pendidikan,” pungkas Tedy. (den)
