JuaraNews, Bandung – Polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung kian menjadi sorotan setelah kematian dua anak harimau memicu keprihatinan publik.
DPRD Provinsi Jawa Barat pun bergerak cepat dengan memanggil sejumlah pihak terkait guna mencari solusi menyeluruh atas persoalan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung memegang peran kunci dalam penanganan krisis ini. Terlebih, terdapat nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemkot Bandung yang akan berakhir pada 6 Mei mendatang, terkait pengelolaan kebun binatang pasca dicabutnya status Lembaga Konservasi dari yayasan sebelumnya.
Baca Juga: Pemkot Evaluasi Tata Kelola Kebun Binatang Bandung Pasca Dua Bayi Harimau Mati
Menurut Ono, April menjadi momentum krusial bagi Pemkot Bandung, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, untuk menentukan langkah strategis.
Salah satunya adalah memastikan kelayakan satwa tetap berada di Kebun Binatang Bandung atau memindahkan satwa tertentu yang dilindungi ke lembaga konservasi lain di wilayah Jawa Barat.
“Ini harus segera diputuskan. Kementerian juga siap memfasilitasi jika ada satwa yang perlu dipindahkan demi keselamatan dan kesejahteraan mereka,” ujar Ono usai rapat bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan Dinas Kehutanan di Gedung DPRD Jabar, Senin (30/3/2026).
Baca Juga: Ratnawati Soroti Masalah Krusial Pertanian Jabar Minta Pemerintah Bertindak Cepat
Kesejahteraan Petugas Jadi Kunci
Selain persoalan satwa, DPRD juga menyoroti nasib para karyawan Kebun Binatang Bandung yang hingga kini belum memiliki kejelasan status dan penghasilan. Ono menekankan bahwa keberlangsungan perawatan satwa sangat bergantung pada kesejahteraan dan kepastian kerja para petugas.
“Pengelolaan satwa dan kejelasan status pegawai itu tidak bisa dipisahkan. Kalau pegawainya tidak jelas, gajinya tidak pasti, tentu akan berdampak pada perawatan satwa. Ini harus segera diselesaikan oleh Pemkot,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kepemimpinan yang jelas di internal pengelola kebun binatang, sehingga koordinasi dengan pihak terkait, termasuk BKSDA, tidak berjalan optimal. DPRD pun menunggu langkah cepat dari Wali Kota Bandung untuk menunjuk pimpinan sementara sekaligus merapikan struktur pengelolaan.
Baca Juga: Negara Hadir di Kebun Binatang Bandung: Lindungi Satwa dan Amankan Aset Daerah
Ono mendorong Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, agar segera mengambil keputusan konkret dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut. Menurutnya, kewenangan Pemkot sudah jelas berdasarkan MoU yang ada.
“Harus bergerak cepat, jangan sampai berlarut. Kalau lambat, justru menimbulkan kebingungan, bukan hanya bagi pengelola tapi juga berdampak pada satwa. Ini sebenarnya sederhana, tinggal kemauan untuk bertindak,” pungkasnya. (dsp)
