banner 500x188

HUT ke-81 Jabar, Buky Wibawa Dorong Birokrasi Bersih hingga Insentif bagi Maestro

Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat menjadi momentum bagi DPRD Jabar untuk mendorong penguatan birokrasi dan memastikan pembangunan merata.
Suasana kemeriahan perayaan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Pasanggrahan Pancarasa, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026) malam. (Foto: istimewa)

JuaraNews, Bandung – Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat yang diperingati setiap 19 Agustus menjadi momentum bagi DPRD Jabar untuk memperkuat birokrasi yang adaptif sekaligus memastikan pembangunan berjalan semakin merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menyampaikan hal itu dalam Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-81 Jabar di halaman Gedung Sate atau Pesanggrahan Pancarasa, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu malam (19/8/2026).

Buky menegaskan birokrasi Jabar harus semakin bersih, transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi, inovasi pelayanan, serta partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memperkuat prinsip good and clean governance.

“Birokrasi harus semakin mudah diakses, transparan, dan akuntabel,” kata Buky.

Baca Juga: DPRD Jabar Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Hambat Infrastruktur dan Pendidikan

Menurutnya, penguatan pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, DPRD Jabar mengusulkan kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar memberikan apresiasi berupa insentif kepada para seniman dan maestro yang telah memasuki usia senja. Dukungan tersebut diharapkan membuat para maestro tetap dapat mengajarkan seni dan budaya kepada generasi muda.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” ujarnya.

Baca Juga: Hari Jadi ke-81 Jabar, Rahmat Hidayat Djati Dorong Desa dan Kelurahan Maju Berbasis Lingkungan dan Birokrasi Responsif

Buky menambahkan, penguatan birokrasi dan percepatan pengentasan persoalan sosial harus konsisten dengan arah pembangunan dalam RPJMD Jawa Barat 2025–2029.

“Birokrasi di Jabar hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025–2029,” kata Buky. (dsp)