JuaraNews, Bandung – DPRD Jawa Barat mempercepat proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna yang digelar Senin (30/3/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD tidak hanya menerima nota pengantar LKPJ, tetapi juga langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) XIII untuk mengawal pembahasan secara intensif.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menyebut langkah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Badan Musyawarah yang telah disepakati sejak awal tahun. Ia menegaskan, pembahasan LKPJ akan dimulai dari tingkat komisi sebelum masuk ke pembahasan lebih mendalam di tingkat pansus.
Baca Juga: Gelar Reses, Saeful Bachri Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan
“Seluruh fraksi sudah mengajukan nama anggota Pansus XIII dan pimpinan pansus juga telah dipilih. Ini menandakan kesiapan DPRD untuk segera bekerja,” ujarnya.
Pansus XIII dijadwalkan bekerja mulai 30 Maret hingga 8 Mei 2026. Sementara pembahasan awal di komisi akan berlangsung pada 31 Maret hingga 2 April 2026. DPRD menargetkan hasil kerja pansus dapat diparipurnakan pada 8 Mei 2026.
Selain fokus pada LKPJ, DPRD Jawa Barat juga menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui laporan reses II tahun sidang 2025-2026.
Baca Juga: Reses di Arcamanik, Buky Wibawa Apresiasi Inisiatif Kampung Mandiri RW 05 Cisaranten
Tiga Fraksi Sampaikan Laporan Reses di Paripurna
Kegiatan reses yang berlangsung pada akhir Februari hingga awal Maret tersebut menjadi sarana penyerapan langsung kebutuhan warga di daerah pemilihan. Dalam rapat paripurna, tiga fraksi yakni PKS, PDIP, dan PKB menyampaikan laporan reses secara langsung.
Sementara fraksi lainnya menyerahkan laporan kepada pimpinan DPRD. Buky memastikan seluruh laporan telah diterima dan akan segera diteruskan kepada gubernur sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.
Baca Juga: Polisi Tangkap Resbob, Pelaku Ujaran Kebencian Suku Sunda
“Semua aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses akan kami sampaikan kepada gubernur agar bisa ditindaklanjuti secara konkret,” tegasnya.
Dengan dua agenda strategis tersebut, DPRD Jawa Barat menegaskan perannya tidak hanya dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat. (dsp)
