JuaraNews, Majalengka – DPRD Provinsi Jawa Barat menilai PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) membutuhkan langkah pembenahan yang komprehensif agar dapat memaksimalkan operasional Bandara Kertajati.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerjanya ke kantor PT BIJB di Kabupaten Majalengka pada Selasa (30/9/2025).
Menurut Jajang, Bandara Kertajati memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang penerbangan domestik maupun internasional. Namun hingga saat ini, operasional bandara tersebut masih terbatas sehingga perlu dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan penerbangan.
Baca Juga: Bandara Husein Sastranegara Layani Penerbangan Bandung-Yogyakarta
“Komisi III sudah mendengar langsung penjelasan dari jajaran direksi PT BIJB terkait persoalan yang dihadapi. Kami tentu mendukung agar BIJB bisa keluar dari kesulitan dan operasionalnya berjalan normal seperti bandara lain di Indonesia,” ujarnya.
Dukungan Penyertaan Modal
Sebagai bentuk konkret dukungan, Jajang menyebut Komisi III DPRD Jabar saat ini tengah membahas Rancangan KUA-PPAS yang di dalamnya menyetujui adanya tambahan penyertaan modal untuk PT BIJB.
Total nilai mencapai Rp150 miliar, dengan rincian Rp50 miliar pada perubahan anggaran tahun ini dan Rp100 miliar pada tahun 2026
“Harapannya dana ini bisa menutupi kebutuhan operasional sekaligus menjadi modal pengembangan Bandara Kertajati. Salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat adalah dengan program promosi, diskon, atau subsidi tiket sehingga maskapai dan penumpang mau memanfaatkan bandara ini,” kata Jajang.
Baca Juga: Menko AHY: BIJB Harus Bermanfaat Nyata bagi Masyarakat
Harapan terhadap Bandara Kertajati
Dengan tambahan modal dan strategi pemasaran yang tepat, DPRD Jabar berharap Bandara Kertajati dapat meningkatkan jumlah penerbangan. Saat ini, hanya ada satu penerbangan internasional yang beroperasi, yakni rute Majalengka–Singapura.
“Bandara Kertajati seharusnya bisa menjadi tumpuan transportasi udara Jawa Barat. Kami ingin keberadaannya mampu memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu BUMD andalan,” tutup Jajang. (dsp)
