JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat Saeful Bachri mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang membahas penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin (28/9/2026).
Dalam rapat tersebut, dua Raperda yang menjadi agenda pembahasan meliputi Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.
Baca Juga:Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Dua Raperda
Selain itu, DPRD Jawa Barat turut membahas Raperda mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Saeful Bachri menilai, pembahasan setiap Ranperda tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif atau penyusunan regulasi semata. Lebih dari itu, setiap regulasi yang dibahas DPRD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan serta tata kelola pemerintahan Jawa Barat ke depan.
Karena itu, ia menekankan agar setiap regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, menjawab kebutuhan daerah, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Baca Juga:Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Dua Raperda
“Setiap regulasi yang dilahirkan harus benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat, mampu menjawab kebutuhan daerah, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat,” ujar Saeful.
Menurutnya, proses pembahasan Raperda perlu dilakukan secara terbuka dan konstruktif dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dua Ranperda tersebut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Baca Juga:Banggar DPRD Jabar Fokus Bahas Ranperda P2APBD 2025 dengan Cermat dan Tepat Waktu
“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan secara terbuka, konstruktif, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Jawa Barat,” kata Politisi Demokrat ini (*)
