JuaraNews, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara by design agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat daerah.
Menurutnya, pengelolaan anggaran tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus dikawal sejak pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan pendekatan tersebut, anggaran dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan anggaran ini harus dirancang sejak awal, dijalankan dengan disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara transparan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Restuardy saat menghadiri Bangda Awards di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Baca Juga: 15 Nasabah Pegadaian Kanwil Jabar Raih Hadiah di Program Badai Emas
Dalam kesempatan itu, Ditjen Bangda Kemendagri juga menyerahkan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berhasil dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 oleh Dirjen, Sekretaris, serta para Direktur di lingkungan Ditjen Bangda.
Restuardy mengungkapkan, pagu anggaran Ditjen Bangda pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp459 miliar. Sementara itu, realisasi anggaran pada tahun 2025 tercatat sangat tinggi, yakni 99,6 persen.
Baca Juga: SPM Jadi Kunci Peningkatan Layanan Dasar di Wilayah Timur
“Dengan capaian tersebut, saya berharap realisasi anggaran tahun 2026 bisa lebih optimal lagi, minimal 99,7 persen,” katanya.
Ia juga mengaitkan pengelolaan anggaran dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mewujudkan negara kesejahteraan.
Konsep tersebut menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menjamin perlindungan sosial dan ekonomi warga negara, termasuk melalui layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan hari tua.
“Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan kesempatan, pemerataan pendapatan, serta keadilan sosial,” ujarnya.
Bangun Birokrasi Kuat lewat Aparatur yang Kompeten dan Loyal
Kompetensi dan Loyalitas Aparatur Selain soal anggaran, Restuardy turut menyoroti persoalan sumber daya manusia aparatur pemerintah. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pentingnya kompetensi dan loyalitas dalam birokrasi.
Ia menyinggung fenomena aparatur yang secara formal menyatakan siap menjalankan tugas, namun pada praktiknya tidak menindaklanjuti arahan pimpinan.
Baca Juga: Raperda Grand Design pembangunan keluarga Dapat Dukungan dari Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung
“Kita semua harus benar-benar berkomitmen terhadap tugas yang diberikan. Jangan hanya menyatakan siap, tapi pelaksanaannya tidak ada,” tegasnya.
Dalam manajemen SDM, Restuardy menjelaskan bahwa karakter aparatur pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni kompeten dan loyal. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas, sedangkan loyalitas berkaitan dengan komitmen dan kepatuhan terhadap amanah yang diberikan.
“Kompetensi masih bisa dibangun melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan kapasitas. Namun loyalitas perlu dibentuk melalui motivasi dan keteladanan,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Jabar Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Hambat Infrastruktur dan Pendidikan
Restuardy menegaskan, aparatur ideal adalah mereka yang memiliki kompetensi sekaligus loyalitas. Oleh karena itu, Restuardy menilai membangun loyalitas menjadi pekerjaan rumah bagi setiap pimpinan di lingkungan pemerintahan.
“Kalau kompetensi bisa kita tingkatkan lewat pelatihan, maka loyalitas hanya bisa tumbuh jika aparatur dimotivasi dan dihargai dengan benar,” pungkasnya. (dsp)
