JuaraNews, Bogor – Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Chandra mendorong pemerintah daerah untuk ikut andil dalam penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM)
Belum lama ini Dede Chandra melakukan Sosialisasi Perda (Soper) DPRD Jabar nomor. 6 Th 2019 tentang Kewirausahaan Daerah di Aula YBDCS Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
Kegiatan yang rutin dilakukan setiap Anggota DPRD Jabar ini, khususnya yang dilakukan Dede Chandra ini dihadiri 100 orang peserta terdiri dari komunitas UMKM, Kader dan masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat setempat.
Anggota DPRD Jabar dari Komisi I ini mengatakan pemerintah harus mendukung penguatan UMKM, Salah satunya adalah memberi ruang untuk dilaksanakannya pelatihan secara berkala serta dapat memfasilitasi terkait pemasarannya.
“Pertama, baik secara integral pemerintahan, kami juga dimulai dari perencanaan, ini menjadi bagian penting untuk melakukan pelatihan atau kegiatan yang bisa memotivasi para wirausahawan,” kata Dechan.
Baca Juga: Dede Chandra Gelar Sosper Kewirausahaan ke Pelaku UMKM di Ciampea Bogor
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberi akses permodalan dengan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) dan lainnya.
“Selain pelatihan, diberikan akses permodalan, yang mana dikerjasamakan dengan BUMD kita,” ujar legislator daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor ini.
“Kita juga punya konsep kerjasama dengan Indag dan Dinas UMKM, (untuk) membina para wirausahawan yang memiliki usaha mikro kecil, kemudian diberi akses permodalan,” tandas Dede Chandra.
Untuk diketahui, Legislator Dede Chandra menyampaikan tujuan dari Penyebarluasan peraturan daerah ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami apa itu Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah.
“Harapannya dengan memahami Peraturan Daerah tersebut, masyarakat memiliki informasi yang tepat sehingga masyarakat dapat lebih memahami peluang dan tantangan dalam berwirausaha,” ujarnya.
Selain itu, Dede Chandra juga berharap kepada masyarakat agar bisa lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kewirausahaan. (*)
