JUARANEWS – Untuk mengakhiri polemik dengan DPRD Jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus bertemu dan duduk bareng bersama seluruh anggota dewan.
Anggota Fraksi Nasdem Tia Fitriani menilai, adanya kekecewaan karena pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap sebagian anggota DPRD Jabar adalah hal yang wajar ketika melakukan sikap politik.
Menurut Tia, Fraksi Nasdem juga berpendapat sama. Sebab, DPRD Jabar dan Gubernur merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan yang tidak bisa dipisahkan.
BACA JUGA: Forum Parlemen Jabar Dukung DPRD Panggil OPD Terkait Kebijakan KDM
‘’Kita ini diibaratkan seperti pasangan suami istri, tapi sekarang hubungan lembaga legislatif dan ekskutif sedang tidak baik-baik saja,’’ ujar Tia dalam keterangannya, dikutip, Sabtu, (17/05/2025)
Menurut Tia, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah beberapa kali absen dalam sidang rapat paripurna. Sehingga sudah seharusnya Dedi Mulyadi menghargai keberadaan lembaga legistlatif sebagai mitra kerja.
Tia menilai, selama tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD Jabar, barukali ini hubungan antara legislatif dan eksekutif tidak terjalin dengan harmonis.
BACA JUGA: Kecewa dengan Pernyataan KDM, FDIP Pilih Walk Out di Rapat Paripurna
Kondisi ini akan berdampak, sulit memberikan informasi program-program pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Gubernur Jawa Barat ke daerah pemilihan para anggota dewan.
“inta kepada Gubernur untuk bertemu, tidak hanya dengan unsur pimpinan saja, karena kalau kondisinya terus begitu, kami juga tidak menuarakan,’’ ujar Tia.
Untuk itu, jika Dedi Mulyadi ingin bertemu, nmaka harus diadakan di kantor DPRD Jabar dan pertemuan tidak bisa diadakan ditempat lain. Apalgi di rumah kediaman gubernur.
“Ini rumah rakyat, rumah aspirasi, dimana kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing,’’ cetus Tia.
BACA JUGA: Debat dengan Anak Perempuan Dedi Mulyadi Dianggap Lakukan Pelecehan Verbal?
Sebeumnya, hubungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan DPRD Jabar sempat memanas setelah seluruh anggota Fraksi PDIP melakukan aksi Walk Out ketika pelaksanaan Sidang Paripurna.
Aksi protes itu dilakukan karena, Faksi PDIP merasa tersinggung dengan pernyataan KDM yang seperti merendahkan marwah lembaga DPRD Jabar.
BACA JUGA: Program Pengiriman Siswa ke Barak Militer Tidak Memuat Informasi Jelas!
Penyataan Gubernur Jawa Barat tersebut, diungkapkan dalam kegiatan Musrembang di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.
Waktu itu KDM tengah membicatakan mengenai proses penertiban bantaran sungai yang tidak mesti melibatkan anggota DPRD.
Menurut Dedi, dalam melakukan penertiban mengajak diskusi anggota DPRD akan membutuhkan proses panjang dan waktu lama.
BACA JUGA: Bupati Bandung: Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Ada Mekanismenya
KDM beralasan, upaya penertiban dilakukan sepihak dan tidak melibatkan DPRD dikarenakan akan terjadi pertentangan mengenai warga yang jadi konstituen di wilayah itu. (edt).
