JuaraNews, Sukabumi – Anggota DPRD Jabar, A Yamin melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Madrasah Attaufik, Desa Lebaksari, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jumat (21/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa program-program Pemprov Jabar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Dalam kesempatan tersebut, anggota Fraksi Demokrat tersebut berdialog langsung dengan aparatur desa dan masyarakat guna menyerap aspirasi serta meninjau pelaksanaan program pembangunan.
Baca Juga: A Yamin Dorong Pemberdayaan Masyarakat Desa
Yamin menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, pengembangan UMKM, serta program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Kami berharap program-program provinsi bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian, perikanan, dan pemberdayaan ekonomi desa,” ujar legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar V Kota/Kabupaten Sukabumi tersebut.
Baca Juga: A Yamin Ajak Masyarakat Kawal Pemerintahan melalui Pengawasan Partisipatif
Yamin menjelaskan Pemprov Jabar telah menggulirkan sejumlah program strategis yang sejalan dengan aspirasi tersebut. Di antaranya adalah penguatan kapasitas petani dan nelayan, bantuan modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM, peningkatan layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar di desa-desa.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar program-program provinsi dapat menjangkau masyarakat secara merata. Aspirasi dari Desa Lebaksari ini menjadi catatan penting untuk kami perjuangkan,” tegasnya.
Baca Juga: A Yamin Serahkan Bantuan Partai Demokrat untuk Korban Banjir Bandang di Sukabumi
Anggota Komisi I DPRD Jabar ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan pengawasan ini sekaligus menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat, sebagai bentuk komitmen DPRD dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga.. (den)
