JuaraNews, Bandung – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus meluas di Jawa Barat menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Jawa Barat.
Lembaga legislatif itu mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar segera mengambil langkah konkret untuk menekan dampak sosial dan ekonomi akibat PHK
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Agustus 2025, terdapat 44.433 pekerja di Indonesia yang terdampak PHK dan sebagian besar di antaranya berasal dari Jawa Barat. Kondisi ini menempatkan Jabar sebagai provinsi dengan jumlah kasus PHK tertinggi secara nasional.
Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Layanan Kesehatan di Daerah
Anggota DPRD Jabar, Sidkon Djampi, menilai situasi tersebut sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan lintas sektor.
“Setidaknya Disnakertrans harus segera mencari solusi konkret. Bisa melalui forum tripartite agar pemerintah, pekerja, dan pelaku industri duduk bersama mencari jalan keluar. Industri di Jawa Barat juga perlu secara aktif terlibat untuk membantu tenaga kerja yang terdampak,” ujar Sidkon. Rabu (15/10/2025).
Strategi Jangka Panjang untuk Atasi Pengangguran
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya bersandar pada kebijakan jangka pendek. Perlu strategi berkelanjutan yang mampu membuka ruang produktif baru bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Salah satu opsi yang Sidkon soroti adalah pengembangan sektor ekonomi kreatif.
Baca Juga: DPRD Jabar Resmi Tetapkan Fungsi Sosialisasi Perda Jadi Pengawasan Pemerintahan Daerah
“Tenaga kerja terdampak PHK bisa dilatih menjadi pelaku UMKM pemula atau entrepreneur muda. Jika kita dorong ekosistem ekonomi kreatif, mereka bisa kembali produktif dan mandiri,” tutur politisi PKB tersebut.
Selain itu, Sidkon menekankan pentingnya koperasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Ia mencontohkan Koperasi Merah Putih yang pernah berhasil menjadi wadah pemberdayaan masyarakat melalui jaringan UMKM dan supplier lokal.
“Meskipun pengurus koperasi sudah berganti, Koperasi Merah Putih masih bisa mengoptimalkan jaringan mitranya untuk mengurangi angka pengangguran,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Jabar Dukung Sektor Pariwisata Berkelanjutan
Sidkon menutup dengan seruan agar semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga masyarakat, bersinergi menciptakan iklim ketenagakerjaan yang tangguh dan berdaya saing.
“Krisis PHK ini bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tapi juga soal kehilangan harapan. Karena itu, kita harus memastikan setiap pekerja punya kesempatan untuk bangkit kembali,” pungkasnya. (dsp)
