Juaranews.com – DPRD Kota Bandung saat ini tengah menggodok Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2025–2029, salah satu yang menjadi poin penting adalah ingin memasukan aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggota Pansus RPJMD Susanto Triyogo A mengatakan, Raperda RPJMD tersebut tengah dalam pembahasan oleh panitia khusus 10 DPRD Kota Bandung.
‘’Jadi dalam misi 1 kami ingin memasukan adanya peningkatan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul,’’ ujar Susanto dalam keetrangannya, Selasa, (15/08/2025).
BACA JUGA: Setwan DPRD Jabar & Wartawan Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pemberitaan
Menurutnya, dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak cukup hanya dilakukan pendekatan makro. Namun, harus bisa mewujudkan secara kongkret dengan menyerap berbagai isu yang ada.
Salah satu, contoh yang harus tuntas adalah masalah stunting. Isu ini seharusnya jadi indikator dalam capaian keberhasilan pembangunan manusia sejak dini.
BACA JUGA: Sekda Jabar Sebut Penambahan Kecamatan di Cimahi Masih Wacana
RPJMD Kota Bandung Tuangkan Penyelesaian Masalah Layanan Dasar
Selain itu, isu pentinng lainnya adalah masalah keterbatasan akses layanan kesehatan. Hal ini, Kota Bandung jumlah tenaga kesehata masih kurang memadai.
‘’Ini juga berdampak pada beberapa Puskesmas dengan berkurangnya kualitas pelayanan dasar dan ini idak bisa abai begitu saja,” ujarnya.
Sedangkan bidang pendidikan, tekait dengan belum merata jumlah sekolah. Namun masih ada daerah di Kota Bandung yang belum terdapat sekolah tingkat SD dan SMP.
BACA JUGA: Mendes Yandri: Perangkat Desa Wajib Tes Urin untuk Cegah Narkoba
Kota Bandung sendiri, angka anak putus sekolah mencapai 19 ribu. Sehingga harus ada strategi khusus untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, dalam RPJMD pada Misi 2 yaitu ingin mewujudkan Kota Bandung yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan.
Hal ini menunjukkan arah strategi konkret untuk menyelesaikan tantangan-tantangan struktural yang sudah lama terjadi.
Tantangan struktural seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah pinggiran yang masih ada kekurangan dan perbaikan infrastruktur.
BACA JUGA: Duel Sengit Piala Pertiwi All Stars 2025, Skor Tipis Warnai Penyisihan Grup Hari ketiga
“Infrastruktur masih belum merata, jalan lingkungan, sanitasi, transportasi umum, hingga ruang terbuka hijau semuannya perlu perbaikan,’’ kata dia.
RPJMD Kota Bandung Hus Ada Kolaborasi
Selain itu, dalam RPJMD ada kolaborasi antar sektor yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sejauh ini, Kota Bandung masih mengalami ketergantungan ekonomi warga pada sektor informal dan konsumtif. Sehingga menjadi rentan dan kurang produktif.
“Kurangnya kolaborasi antar sektor – pemerintah, swasta, masyarakat sipil – yang mengakibatkan inisiatif pembangunan berjalan sendiri-sendiri tanpa daya ungkit yang kuat,” ujar Susanto.
Susanto menambahkan, pembahasan RPJMD ini belum menjadi master plan atau road map. Namun harapannya kalau sudah sah menjadi Perda akan menjadi acuan pemerintahan daerah.
BACA JUGA: Kolaborasi Seskoad dan Pemkot Bandung Wujudkan Zona Bebas Sampah
‘’Jadi RPJMD ini sebagai respons harapan masyarakat dari proses pemilihan kepala daerah. Di mana RPJMD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan janji politik kepala daerah terpilih,’’ tandas Susanto. (zos).
