JuaraNews, Bandung – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan perlunya langkah antisipatif menghadapi krisis daya tampung sampah di TPPAS Sarimukti yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga 2027.
Iswara menjelaskan bahwa TPPAS Sarimukti sejak awal berfungsi sebagai solusi sementara setelah tragedi ledakan TPA Leuwigajah di Cimahi.
Saat ini, TPPAS Sarimukti menampung sekitar 1.830 ton sampah per hari yang berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah tersebut, Kota Bandung menyumbang sekitar 1.300 ton per hari.
Simak Juga: DPRD dan Pemprov Jabar Fokus Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Tetap Jalan
Menurut Iswara, kapasitas TPPAS Sarimukti sudah melewati batas sejak 2025 akibat sistem pembuangan open dumping. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memperluas area TPPAS Sarimukti dari 39,4 hektare menjadi sekitar 45 hektare, namun langkah tersebut hanya memberi tambahan waktu terbatas.
“Perhitungan kami menunjukkan Sarimukti hanya mampu bertahan sampai 2027. Sementara itu, TPPAS Legok Nangka baru siap beroperasi pada 2029. Artinya, ada kekosongan waktu dua tahun yang harus kami carikan solusinya bersama Pak Gubernur,” ujar Iswara, Senin (23/2/2026).
Ia menyampaikan bahwa DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membahas berbagai opsi untuk menjembatani masa transisi tersebut. Selain solusi teknis, Iswara menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar melakukan pemilahan sampah dan menerapkan ekonomi sirkular.
Simak Juga: Soal Sampah, DPRD Jabar Desak Solusi di Tengah Overkapasitas TPPAS Sarimukti
“Kami ingin masyarakat memandang sampah sebagai sumber nilai ekonomi, bukan sekadar barang kotor dan berbau,” katanya.
DPRD Jabar Sambut Usulan Helikopter untuk Dokter Spesialis Wilayah Selatan
Selain persoalan sampah, Iswara juga menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan layanan kesehatan di wilayah selatan.
Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran Rp49 miliar untuk penambahan ruang layanan di sejumlah rumah sakit daerah, khususnya RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pamengpeuk.
Simak Juga: Komisi IV DPRD Jabar Dorong Optimalisasi TPPAS Lulut-Nambo
Iswara menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas penyewaan helikopter untuk mendukung mobilitas dokter spesialis ke daerah terpencil. Menurutnya, usulan tersebut masih berada pada tahap pembahasan awal.
“Pak Gubernur menyampaikan kesanggupan menyediakan helikopter melalui mekanisme sewa, bukan membeli. Helikopter ini bukan untuk operasional gubernur, tetapi untuk mengangkut dokter spesialis, termasuk peralatan dan obat-obatan,” jelas Iswara.
Ia menambahkan, DPRD Jawa Barat akan membahas usulan tersebut bersama dinas terkait. Pemprov Jabar berencana menyewa helikopter selama satu tahun agar dapat menjangkau berbagai wilayah terpencil, tidak hanya Jampang Kulon dan Pamengpeuk, tetapi juga daerah lain seperti Bogor Selatan atau Cianjur Selatan.
Simak Juga: Atasi Masalah Sampah, Komisi I DPRD Jabar Dorong Perpanjangan Izin Sarimukti
Iswara menegaskan bahwa gagasan helikopter layanan kesehatan bukan hal baru di Jawa Barat. Namun, perbedaan mendasar terletak pada peruntukannya.
“Dulu helikopter direncanakan untuk operasional gubernur sehingga tidak lolos pembahasan. Sekarang helikopter ini murni untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi daerah yang jauh dari pusat kota,” pungkasnya. (dsp)
