JuaraNews, Bandung – Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah resmi meluncurkan program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai upaya memperkuat roda perekonomian nasional dari desa.
Program ini disambut positif oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bahri, yang menilai langkah tersebut sebagai gagasan cemerlang untuk mendekatkan perputaran ekonomi langsung ke masyarakat desa, bukan hanya terkonsentrasi di kota besar.
“Menurut rencana, setiap koperasi di desa akan mendapat plafon pembiayaan antara Rp3 hingga Rp5 miliar melalui pinjaman dari Bank Himbara,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPRD Jabar. Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Gelar Reses, Saeful Bachri Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Dana ini nantinya mampu mendorong berbagai lini usaha, mulai dari perdagangan ritel, gas, voucher, apotek, hingga distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.
Dengan total program mencapai Rp250 triliun, berharap perputaran ekonomi desa bisa meningkat pesat, sehingga masyarakat desa tidak lagi harus berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan.
“Dengan adanya Koperasi Merah Putih, desa bisa menjadi kekuatan ekonomi baru. Program ini bisa seperti KUD dulu, bahkan berperan sebagai ‘Bulog mini’ di tingkat desa untuk menampung dan memasarkan hasil pertanian petani,” kata anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat.
Saeful menegaskan, Koperasi Merah Putih bisa menjadi solusi bagi permasalahan klasik petani, terutama dalam hal pemasaran pascapanen yang selama ini bergantung pada tengkulak.
Baca Juga: KDM Tegaskan Merah Putih Harus Berkibar Paling Atas, Bukan Bendera One Piece
Koperasi Jadi Penghubung Petani dan Pasar Kota
Dengan sistem ini, koperasi membeli hasil panen petani, lalu memasarkan ke kota atau pusat produksi terdekat. Skema ini juga memungkinkan siklus ekonomi berputar secara utuh di desa mulai dari pembelian bibit dan pupuk, hingga penjualan hasil panen kembali ke koperasi.
Namun, Saeful menekankan bahwa keberhasilan program ini, peran sumber daya manusia sangat menentukan untuk pengelolaan koperasi
“Sebagus apa pun program, jika pengurus tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik, cita-cita besar pemerintah pusat bisa gagal,” tegasnya.
Oleh karena itu, Saeful mendorong Dinas Koperasi provinsi, kota, dan kabupaten untuk segera menyelenggarakan pelatihan intensif bagi para pengurus koperasi. Pelatihan ini mencakup pengelolaan manajemen, pertanggungjawaban keuangan, hingga tata administrasi yang akuntabel.
Baca Juga: Sekda Jabar Tanggapi Fenomena Bendera One Piece Jelang HUT RI
“SDM koperasi adalah titik penting. Uang Rp3 miliar bukan jumlah kecil. Kalau tidak punya ilmu mengelola, program ini bisa tersendat bahkan gagal,” tandasnya.
Selain itu, kata Saeful, ia menyoroti risiko yang menyertai program ini, sebab dana Rp3 miliar yang terkucurkan bukan hibah, melainkan pinjaman dengan jaminan Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme pengawasan dan sanksi apabila suatu desa gagal menjalankan fungsi koperasi dengan baik.
Meski begitu, Ia tetap optimistis Koperasi Merah Putih dapat menjadi penggerak utama perekonomian desa.
“Dengan dukungan pendampingan SDM yang tepat, koperasi ini yakin bisa mampu menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan di Jawa Barat,” pungkas Saeful Bachri. (dsp)
