JuaraNews, Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Ratnawati, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat dalam rencana pengambilalihan serta pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar lebih terintegrasi antar kabupaten/kota.
Menurut Ratnawati, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan klasik distribusi air bersih yang kerap melintasi batas wilayah administratif.
Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat, pelayanan air bersih sulit merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga: Ketimpangan Air Ancam Lahan Sawah, Ratnawati Minta PDAM Ditarik ke Provinsi
“Pasokan air bersih itu tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, pengelolaannya harus terintegrasi, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ratnawati menyoroti berbagai persoalan internal PDAM yang selama ini kerap mencuat ke publik. Mulai dari konflik manajemen hingga isu penyalahgunaan kewenangan yang bahkan memunculkan anggapan bahwa PDAM dijadikan “sapi perahan” oleh oknum tertentu.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya mendorong peran aktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit yang lebih mendalam.
Baca Juga: Dugaan Nepotisme di PDAM Tirtawening, DPRD Bandung Dorong Audit Menyeluruh
“Kami berharap BPK bisa lebih jeli dan komprehensif dalam mengaudit PDAM, sehingga berbagai persoalan yang ada dapat terungkap dan menjadi dasar perbaikan tata kelola ke depan yang lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sebagai gambaran nyata di lapangan, Ratnawati mengungkapkan bahwa warga di Desa Kongsi Jaya pernah mengalami krisis air bersih hingga tiga bulan. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan masyarakat dan menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam sistem distribusi air.
Baca Juga: Wajib Belajar 13 Tahun, Guru PAUD dan SD Harus Sarjana
“Peristiwa seperti itu tidak boleh terulang. Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya oleh negara,” pungkasnya.
Dengan adanya rencana integrasi pengelolaan PDAM, diharapkan pelayanan air bersih di Jawa Barat ke depan menjadi lebih merata, efisien, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. (dsp)
