JuaraNews, Bandung – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), M. Hailuki, memberikan sejumlah catatan penting terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung tahun 2026.
Ia menilai usulan postur anggaran yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengindikasikan adanya semangat bersama untuk melakukan pengetatan belanja daerah.
Baca Juga:DPRD dan Pemprov Jabar Fokus Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Tetap Jalan
Namun, Hailuki mengingatkan bahwa langkah penghematan tidak boleh mengganggu belanja yang bersifat pelayanan dasar.
Menurutnya, jika porsi anggaran pelayanan dasar dikurangi, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Gerakan penghematan ini jangan sampai mengurangi porsi belanja pelayanan dasar yang mengikat. Kita harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan publik yang optimal,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).
Jaga Motivasi ASN di Tengah Pengurangan TPP
Ia juga menyoroti rencana pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di seluruh OPD. Hailuki menegaskan bahwa kebijakan ini harus dihitung dengan cermat agar tidak berdampak pada penurunan etos kerja aparatur.
“Pengurangan TPP jangan terlalu besar agar motivasi kerja ASN tetap terjaga. Pemerintah juga harus memperkuat pola reward and punishment yang sepadan untuk menjaga performa ASN,” katanya.
Dampak Berkurangnya Dana TKD: Saatnya Dorong Inovasi dan Skema PPP
Hailuki menjelaskan bahwa berkurangnya Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) harus dijawab dengan kreativitas dalam membangun daerah.
Ia mengusulkan penerapan skema public private partnership (PPP) sebagai salah satu solusi untuk tetap mendorong pembangunan dan pelayanan publik tanpa membebani APBD.
“Pemerintah daerah harus berani mendorong inovasi melalui PPP di berbagai sektor. Ini penting untuk meringankan beban fiskal dan tetap menjaga kualitas pembangunan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hailuki menilai beberapa sektor sangat potensial untuk digarap melalui kerja sama dengan pihak swasta.
Dua sektor yang ia soroti adalah pengelolaan sampah dan pelayanan kesehatan. Menurutnya, skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang profesional dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menambah pendapatan daerah.
“Jika pengelolaan sampah dan layanan kesehatan dikerjakan melalui KSO yang profesional, kita bisa menghadirkan pelayanan publik yang memuaskan (excellent public services) dan sekaligus menambah PAD,” jelasnya.
Melalui pandangan tersebut, Hailuki menegaskan bahwa pengelolaan APBD 2026 harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, efisiensi, namun tetap berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga:Bedah RAPBD Jabar 2026: Dirancang Surplus Rp 285 Miliar, Belanja Modal Rp 2,9 Triliun
Pemerintah daerah juga didorong untuk menumbuhkan inovasi dan memperkuat kolaborasi dengan sektor privat agar pembangunan di Kabupaten Bandung tetap berjalan optimal meskipun ruang fiskal menurun. (Bas)
