banner 500x188

DPRD Kota Bandung Dorong Perubahan Paradigma Kesehatan: Dari Pelayanan Puskesmas ke Ekosistem Kecamatan

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono. (Foto:Istimewa)

JuaraNews, Bandung – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Menurutnya, penanganan masalah kesehatan tak bisa hanya mengandalkan Puskesmas atau sektor kesehatan semata.

Iman menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan amat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, pendidikan, sosial-ekonomi, hingga infrastruktur. Atas dasar itu, ia mendorong perubahan paradigma pelayanan di tingkat kewilayahan.

Baca Juga:Stikom Bandung Kembali Buka Penerimaan Mahasiswa Baru

“Yang kita butuhkan bukan semakin banyak rapat, tetapi semakin banyak masalah kesehatan yang benar-benar terselesaikan,” tutur Iman saat menghadiri Lokakarya Mini (Lokmin) Triwulan III Bidang Kesehatan di Aula Kantor Kecamatan Sumur Bandung, beberapa waktu lalu.

Di hadapan para kader dan ibu-ibu penggerak kewilayahan, Iman menekankan sejumlah poin krusial untuk meningkatkan efektivitas pembangunan kesehatan daerah:

Gerakan Berorientasi Hasil: Lokakarya Mini diminta tidak sekadar menjadi ajang seremonial atau rutinitas laporan administratif. Indikator keberhasilan harus diukur dari perubahan perilaku dan penurunan risiko penyakit.

Baca Juga:Silatusantren Coklat Kita, Hadirkan Inovasi Olah Sampah di Ponpes Nurul Iman

Penguatan Promotif dan Preventif: “Paradigma pelayanan kesehatan harus mulai bergeser dari mengobati ketika sakit menjadi mencegah sebelum sakit melalui edukasi, deteksi dini, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS,” tuturnya.

Pendekatan Berbasis Data Aktual: Intervensi kesehatan wajib disesuaikan dengan data spesifik tiap kelurahan atau RW karena tiap wilayah memiliki karakteristik dan kerentanan yang berbeda.

Iman menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bandung berkomitmen penuh mengawal aspirasi masyarakat, mendorong kebijakan serta anggaran kesehatan, dan memastikan rekomendasi Lokmin dieksekusi secara nyata.

“Melalui collaborative governance yang melibatkan pemerintah, DPRD, akademisi, hingga kader RT/RW, pelayanan kesehatan primer di Kota Bandung diharapkan semakin berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Iman. (*)