JuaraNews, Bandung – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menegaskan evaluasi LKPJ 2025 menjadi dasar penting untuk mengarahkan kebijakan pembangunan yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD menjadi instrumen penting untuk memastikan pihak eksekutif menjalankan program secara tepat sasaran dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran yang harus akuntabel serta transparan.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, kami terus mencermati pelaksanaan program oleh pihak eksekutif. Dari paparan Sekda kemarin, memang ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian, namun semuanya masih dalam proses. Kami akan menunggu perbaikan laporan apabila memang diperlukan,” ujar Buky, saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga: Komisi II DPRD Jabar Evaluasi Kinerja OPD dalam Pembahasan LKPJ 2025
Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025 telah terjadi delapan kali pergeseran anggaran yang dimungkinkan oleh regulasi, sehingga mencerminkan pentingnya sinkronisasi yang lebih kuat antara arah kebijakan dan capaian program pembangunan.
Buky menilai keberhasilan pemerintahan tercermin dari optimalnya tiga fungsi utama, yakni pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan.
“Berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga transportasi telah berjalan dengan baik, disertai capaian pembangunan infrastruktur jalan yang kian terlihat. Namun ke depan, pemerintah perlu lebih memfokuskan perhatian pada penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat.” ungkapnya.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Jabar Soroti LKPJ 2025, Dorong Perencanaan Anggaran Lebih Tertata
Pemberdayaan Masyarakat Kunci Kemandirian
Ia menilai penguatan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menekan beban pemerintah, karena dengan meningkatnya kemandirian dan kapasitas masyarakat, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara mandiri tanpa selalu bergantung pada intervensi pemerintah.
“Ketika masyarakat semakin kuat dan mandiri, peran pemerintah secara bertahap akan semakin berkurang,” tuturnya.
Buky juga mengapresiasi capaian tingkat kepuasan publik terhadap gubernur yang mencapai 95,5 persen sebagai indikator kinerja yang positif. Meski demikian, ia mengingatkan masih adanya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Baca Juga: DPRD Jabar Kebut Pembahasan LKPJ 2025, Aspirasi Warga Hasil Reses Ikut Didorong
“Angka kemiskinan masih mendekati 7 persen dan pengangguran sekitar 6,8 persen. Ini harus menjadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
DPRD Jabar berharap pemerintah provinsi memprioritaskan pemberdayaan agar masyarakat Jawa Barat semakin mandiri dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi. (dsp)
