JuaraNews, Bandung – Persoalan banjir yang tak kunjung tuntas di Bandung Raya kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Jawa Barat.
Anggota Komisi IV, Tedy Rusmawan, menilai penanganan yang selama ini dilakukan belum menyentuh akar masalah dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Tedy, momentum perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia menegaskan, isu banjir tidak bisa lagi diposisikan sebagai persoalan rutin, melainkan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan tahun 2027.
Baca Juga: Soal Sampah, DPRD Jabar Desak Solusi di Tengah Overkapasitas TPPAS Sarimukti
“Masalah banjir di Bandung Raya ini sudah terlalu lama berulang. Saya sudah sampaikan di berbagai forum, termasuk saat Musrenbang kemarin, bahwa ini harus jadi perhatian serius,” ujar Tedy di Cimahi, Kamis (16/4/2026).
Ia menyebut, selama ini lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi salah satu penyebab utama lambannya penanganan. Padahal, persoalan banjir melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga instansi pusat.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang kuat lintas sektor dan lintas wilayah,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkot Bandung Genjot Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu, Tedy mengaku secara khusus menyoroti persoalan banjir selain isu sampah. Ia mendorong agar kedua persoalan tersebut menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan.
“Kemarin di Musrenbang, selain sampah, banjir juga jadi hal yang paling saya tekankan,” katanya.
Tedy juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil peran lebih strategis sebagai penghubung antarinstansi. Menurutnya, provinsi memiliki posisi penting untuk menjembatani perbedaan kewenangan yang selama ini kerap menjadi hambatan di lapangan.
Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Pembenahan Menyeluruh BIJB untuk Hidupkan Bandara Kertajati
“Provinsi harus hadir sebagai jembatan. Karena ini menyangkut banyak kewenangan, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujarnya.
Ia pun membeberkan sejumlah titik rawan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat, seperti kawasan Leuwipanjang, perempatan Mohammad Toha, hingga koridor Soekarno-Hatta. Selain itu, sistem drainase dan gorong-gorong yang melibatkan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga dinilai perlu penanganan terpadu.
“Banyak titik genangan yang belum tertangani maksimal. Ini harus jadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Baca Juga: MAPI Soroti Dugaan Pungli, Kantor Pertanahan Karawang Respons Cepat dan Siap Berbenah
Tak hanya itu, kawasan Sapan di Kabupaten Bandung juga tak luput dari sorotan. Tedy menyebut wilayah tersebut masih kerap terendam banjir setiap kali hujan turun.
“Di Sapan itu kondisinya seperti wahana air kalau hujan. Ini sudah bertahun-tahun terjadi dan belum ada solusi yang benar-benar tuntas,” pungkasnya.
Ia berharap, dengan komitmen yang kuat serta kolaborasi lintas wilayah, penanganan banjir di Bandung Raya ke depan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan. (dsp)
