JuaraNews, Bekasi – Kontingen cabang olahraga (cabor) sepatu roda Kota Bandung merasa dirugikan dengan penerapan sistem pencatatan waktu (timing system) serta beberapa keputusan perangkat pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Keluhan tersebut muncul usai ditemukan perbedaan catatan waktu yang dinilai cukup signifikan dalam beberapa nomor perlombaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan objektivitas hasil pertandingan.

Pelatih Sepatu Roda Kota Bandung, Andre Sudradjat, menyampaikan keberatan tersebut usai pertandingan di International Sport Arena, Kota Bekasi, Kamis (12/11/2026).

Ia mengatakan, persoalan utama terjadi pada nomor Individual Time Trial (ITT) 100 meter dan ITT 200 meter yang dinilai belum didukung sistem pencatatan waktu secara transparan.

Baca Juga: Muaythai Porprov XV Jabar Rampung, Sejumlah Atlet Potensial Dibidik ke SEA Games

Andre menjelaskan, perlombaan sehari sebelumnya, perangkat timing system belum dilengkapi monitor untuk memperlihatkan proses pencatatan waktu secara langsung.

Berbeda dengan pelaksanaan pertandingan pada hari berikutnya yang sudah menggunakan monitor sehingga proses mulai dan berhentinya waktu bisa disaksikan secara terbuka.

“Jadi, terutama Kota Bandung merasa dirugikan dengan timing system. Karena kemarin tidak ada monitor yang memang berjalan seperti hari ini. Nah, hari ini sudah ada monitor sehingga proses start-stop itu terlihat,” katanya.

Ketiadaan monitor pada nomor ITT 100 meter dan ITT 200 meter tersebut menurutnya membuat pelatih kesulitan memastikan keakuratan hasil pertandingan. Padahal, nomor perlombaan tersebut, selisih waktu sepersepuluh detik saja dapat menentukan posisi atlet di klasemen akhir.

Baca Juga: KONI Jabar Gelar Rakerprov, Bahas Musorprov hingga Persiapan Porprov

Bahkan, Andre menyebut perangkat digital timer pada kedua nomor tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Perangkat pencatat waktu itu baru diterapkan pada nomor 200 meter DTT dengan menggunakan teknologi MyLaps.

“Di nomor ITT 100 dan ITT 200, digital timer-nya tidak ada. Baru di nomor 200 DTT digunakan digital timer MyLaps. Sementara, kesalahan waktunya cukup jauh,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat perbedaan hasil pencatatan waktu mulai dari 0,1 detik, 0,2 detik, hingga 0,3 detik. Ia mengatakan atlet Kota Bandung dan Kabupaten Bogor mengalami selisih waktu yang mencapai lebih dari 0,3 detik, sedangkan sejumlah atlet daerah lain hanya mengalami perbedaan sekitar 0,1 hingga 0,2 detik.

Andre menilai, perbedaan tersebut sangat memengaruhi hasil perlombaan, terutama pada nomor sprint yang berlangsung dalam waktu singkat. Situasi itu, dinilai berpotensi menguntungkan sebagian atlet sekaligus merugikan atlet lainnya.

Salah satu yang menjadi sorotan terjadi pada nomor ITT 100 meter putra. Ia menilai, atlet Kota Bandung, Arfan, seharusnya bisa mendapatkan posisi lebih baik dibandingkan hasil resmi yang menempatkannya di peringkat ketiga.

“Kalau berdasarkan catatan waktu pribadi dan pelatih lain, Arfan itu sebetulnya harusnya kedua. Bahkan ada yang bilang Arfan bisa menjadi juara pertama dengan catatan waktu sembilan detik,” ucapnya.

“Tetapi, karena catatan waktu dari wasit tidak terlihat, akhirnya kami sulit memastikan dan memperjuangkannya,” ungkap Andre.

Andre mengaku kesulitan ketika hendak mengajukan protes karena tidak memiliki akses terhadap tampilan pencatatan waktu resmi yang dapat dijadikan dasar pembanding. Walaupun, setiap pelatih memiliki catatan waktu masing-masing, bukti tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mengubah keputusan pertandingan.

“Semua pelatih pasti punya data dan catatan waktu masing-masing. Menurut kami, ini menjadi persoalan serius karena hasil nomor tersebut tidak objektif. Ada yang menerima keuntungan, tetapi ada juga yang dirugikan,” katanya.

Persoalan serupa juga ditemukan pada nomor ITT 100 meter putri. Andre menyebut terdapat perbedaan hampir 0,4 detik antara catatan waktu yang dimiliki pelatih dan hasil resmi perangkat pertandingan untuk atlet Kota Bandung.

Selisih tersebut dinilai terlalu besar untuk perlombaan sprint jarak pendek. Ia mencontohkan, atletnya yang sebelumnya mampu menempati posisi kedua pada babak kualifikasi justru harus turun hingga peringkat kedelapan pada babak final.

Padahal, berdasarkan pengamatan dan catatan waktu pelatih, kemampuan atlet tersebut tidak menunjukkan perbedaan sejauh hasil yang tercantum dalam pencatatan resmi.

“Di catatan waktu saya, atlet tersebut seharusnya mencatat 11,4 detik. Tetapi, di catatan wasit menjadi 11,8 detik. Selisihnya cukup jauh, hampir 0,4 detik. Minimal menurut kami, atlet tersebut seharusnya bisa masuk peringkat kedua atau ketiga,” jelasnya.

Pihaknya belum dapat memastikan, apakah persoalan tersebut disebabkan kesalahan teknis perangkat atau faktor lain. Namun, ia menilai ketidakakuratan pencatatan waktu telah memengaruhi peluang atlet Kota Bandung dalam perebutan medali Porprov 2026.

Soroti Keputusan Perangkat Pertandingan

Selain masalah timing system, Andre juga menyoroti keputusan perangkat pertandingan pada nomor 10 meter point-to-point putri.

Dalam nomor tersebut, atlet Kota Bandung yang sebelumnya berada di posisi ketiga harus turun ke peringkat keempat setelah kontingen Kabupaten Bandung mengajukan protes.

Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali berdasarkan informasi dan rekaman yang kemudian diterima, Andre menilai atlet Kota Bandung seharusnya tetap berhak menempati posisi ketiga.

Menurutnya, terdapat kesamaan poin 4-4. Akan tetapi, jika mengacu pada urutan finis, atlet Kota Bandung semestinya berada di posisi lebih unggul.

“Kalau poinnya sama, yaitu 4-4, seharusnya dilihat juga urutan finisnya. Karena atlet kami finis di posisi ketiga, menurut kami memang seharusnya Kota Bandung yang mendapatkan peringkat ketiga,” katanya.

Andre mengaku kesulitan mengajukan protes lanjutan karena batas waktu pengajuan keberatan hanya diberikan selama 15 menit setelah pertandingan.

Sementara itu, informasi tambahan seperti rekaman video baru diterimanya setelah pertandingan berlangsung, akibatnya kesempatan untuk menyampaikan keberatan secara resmi sudah terlewati.

“Perlombaan berlangsung sekitar 20 menit, tetapi waktu kami hanya 15 menit untuk memutuskan apakah akan mengajukan protes atau tidak,” ucapnya.

“Saya juga baru mendapatkan informasi dari orang tua atlet mengenai video tersebut. Jadi, ketika mau melakukan pengecekan dan protes balik, waktunya sudah lewat dan hasil pertandingan sudah dibagikan,” ungkapnya.

Minta Sistem Pertandingan Porprov Dievaluasi

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Andre berharap penyelenggaraan Porprov mendatang dapat lebih memperhatikan kualitas perangkat pertandingan, terutama penggunaan sistem pencatatan waktu yang sesuai standar nasional maupun internasional.

Pihaknya juga meminta agar kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai Technical Delegate (TD), Technical Representative (TR), wasit, dan perangkat pertandingan lainnya menjadi perhatian serius penyelenggara.

“Harapan saya, untuk sekelas Porprov, peralatan dan sistem penjurian harus mengikuti standar nasional atau internasional sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan maupun potensi kecurangan. Leveling kepanitiaan, mulai dari TD, TR, dan sebagainya, juga harus benar-benar berkualitas,” tegas Andre.

Andre memahami penyelenggaraan pertandingan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk membiayai perangkat pertandingan. Hanya saja, ia menilai keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan menurunnya kualitas kompetisi.

Sebab, atlet yang telah menjalani persiapan panjang justru menjadi pihak yang paling dirugikan apabila pertandingan tidak berjalan dengan baik.

“Memang saya dengar anggaran untuk wasit minim. Tetapi, jangan sampai akhirnya yang dikorbankan adalah kualitas perlombaan. Atlet sudah berlatih dan mempersiapkan diri, sehingga mereka berhak mendapatkan pertandingan yang adil, transparan, dan objektif,” pungkasnya.