JuaraNews, Bandung – Empat menteri Kabinet Merah Putih turut menandatangani ‘Deklarasi Jawa Barat Istimewa’.

Deklarasi Jawa Barat Istimewa tersebut  menyatakan kesiapan Provinsi Jabar bersinergi dan bergotong royong demi mewujudkan desa dan kelurahan yang tidak ada kematian ibu, bayi, ibu melahirkan, serta tidak ada stunting baru.

Keempat menteri tersebut, yakni Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr Wihaji SPd MPd. Kemudian bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Dr KH Saifullah Yusuf SIP. Serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto SPt MPd ikut

Baca Juga: Jabar Canangkan Revolusi Pendidikan

Kegiatan Deklarasi Jawa Barat Istimewa ini adalah inisiasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan menandakan komitmen Pemprov Jabar terhadap pengentasan stunting termasuk bebas dari kemiskinan ekstrem. Serta turut menyukseskan sekolah rakyat; bebas sampah dan lingkungnya lestari; mandiri, bebas rentenir, memiliki Koperasi Merah Putih; dan sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana (KB).

Menteri Wihaji sangat mendukung Deklarasi Jawa Barat Istimewa tersebut. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa perlunya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapainya.

“Peran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dalam menekan pengendalian penduduk hanya melalui metode kontrasepsi,” ungkap Wihaji pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 di Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

“Karena itu, pengendalian penduduk membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga di pusat hingga desa,” sambungnya.

Wihaji  juga memaparkan tentang program Quick Wins yang digerakkan Kemendukbangga. Hal tersebut sangat berkaitan dengan desa, melalui  integrasi substansi program, sinergitas dan kolaborasi, yang digerakkan di level lini lapangan. Menurut menteri, goal-nya ada di Kampung KB (Keluarga Bangga).

Quick Wins Kemendukbangga terdiri atas Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), AI-SuperApps tentang Keluarga, dan Lansia Berdaya (Sidaya).

“Program Kemendukbangga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan Asta Cita keenam. Yaitu membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Menteri Wihaji.

Ketika menyinggung Angka Kelahiran Total (TFR), Wihaji menjelaskan, 15 kabupaten/kota di Jaawa Bara tahun 2024 sudah mencapai angka 2.03. Ini berarti  sudah berada di bawah angka ‘replacment level’. Berarti pula, Jabar sudah harus bergerak untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara optimal.

“Sehingga kondisi jumlah anggota keluarga yang sudah baik ini akan sejalan dengan kulitasnya,” ujarnya.

Bonus Demografi pada Indonesia Emas 2045

Hal itu, lanjut Wihaji, berkaitan erat dengan Asta Cita keempat. Yang intinya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender, sebagai salah satu landasan untuk mencapai visi ‘Bersama Menuju Indonesia Emas 2045’.

Selain itu, Menteri Wihaji juga menyampaikan hal-ihwal tentang bonus demografi yang memiliki dua jenis. Pertama, disebabkan perubahan struktur penduduk yang kemudian memberikan keuntungan yang diperoleh dari peningkatan pendapatan per kapita. Karena meningkatnya jumlah angkatan kerja serta menurunnya konsumsi akibat menurunnya jumlah penduduk usia anak dan rendahnya jumlah penduduk lanjut usia.

Kedua, bonus demografi lebih menekankan pada peningkatan akumulasi aset. Karena meningkatnya angka harapan hidup yang diasumsikan akan mendorong penduduk usia produktif untuk menabung pembiayaan hari tua.

“Skenario proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk 2010 dengan TFR 2.1 pada tahun 2025 menghasilkan fase periode bonus demografi yang lebih panjang dibandingkan dengan hasil proyeksi berdasarkan SUPAS 2015. Di mana ‘Window of Opportunity’ diraih lebih cepat tetapi periodenya lebih pendek. Meskipun rasio ketergantungannya lebih menguntungkan,” jelas Wihaji.

Ia pun menegaskan pentingnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam kerangka optimalisasi bonus demografi. Karena itu, Wihaji mengajak camat, lurah, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota di Jawa Barat untuk bersinergi dan berkolaborasi.

“Seluruh program tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan seluruh pihak. Dengan sinergi dan kolaborasi lintas sektor pusat sampai dengan desa, maka semuanya dapat terintegrasi dan berjalan untuk mendukung tercapainya Indonesia emas 2045,” tambahnya.

Penerima Bantuan di Jawa Barat Harus Ber-KB

Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, Pemprov Jabar  akan memberikan bantuan kepada 150.000 masyarakat penerima jaringan listrik baru, di mana anak-anak mereka akan menerima beasiswa.

Pemprov  Jawa Barat juga menyalurkan  bantuan sosial bagi penduduk usia produktif, bantuan rumah. Semua itu akan didapatkan hanya dengan syarat penerima bantuan ber-KB, diutamakan  ber-KB vasektomi/KB pria.

“Mengapa saya menuntut penerima bantuan ber-KB dan yang ber-KB yaitu laki-laki? Karena jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi tapi harus laki-lakinya. Kenapa? karena perempuan sering mengalami masalah,” ungkap Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat mencontoh minum pil KB. “Sering lupa. Jika lupa maka perempuan  akan hamil dan terus jumlah penduduk semakin bertambah. Maka, saat ini kami menekan yang ber-KB adalah pria,”  tandas Gubernur.

KDM juga menilai sangat penting mengintegrasikan berbagai program di desa yang ada di Jawa Barat.

“Harus terintegrasi, desa yang berhasil dalam KB, pendidikan, penanganan kesehatan warga, berkurangnya angka kematian ibu dan anak, pengelolaan sampah dengan baik. Maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar per Desa,” tegas KDM.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh kementerian strategis yang mempunyai urusan dengan desa. Paparan yang disampaikan para menteri tersebut banyak menawarkan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Menteri Kesehatan dengan ‘Cek Kesehatan Gratis’; Menteri Sosial dengan ‘Program Keluarga Harapan (PKH)’, bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, Program Indonesia Pintar. Lalu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan ’12 Rencana Aksi’. Dan masih banyak program yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat. (den)